PALANGKA RAYA – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk
menggenjot realisasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), tampaknya bukan
omong kosong. Hal itu terlihat dari capaian PAD pada semester I tahun anggaran
2019 yang sudah mampu melampaui 50 persen dari target.
Kepala Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Provinsi Kalteng, Kaspinor, kepada kaltengpos.co mengatakan, realisasi PAD tersebut adalah yang murni
dikelola oleh Bapenda.
“Ada 4 komponen sumber PAD yang
kita kelola dan hingga Juni 2019 ini yang realisasinya sudah lebih dari 50
persen. Keempat komponen PAD itu adalah dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB),
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
(PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP),†beber Kaspinor, Senin (24/6/2019).
Untuk realisasi PKB, sudah
mencapai 50,71 persen atau 157,190 miliar lebih, dari target tahun 2019 sebesar
309,976 miliar lebih.
Kemudian realisasi BBNKB sudah
mencapai 52,90 persen atau 159,880 miliar lebih, dari target 302,231 miliar
lebih.
Sedangkan realisasi PBBKB sudah
mencapai 51,02 persen atau 276,295 miliar lebih, dari target 541,562 miliar
lebih. Sementara realisasi PAP sudah mencapai 69,97 persen atau 699,671 juta
dari target 1 miliar.
Selain 4 komponen tersebut,
lanjut Kaspinor, ada 3 komponen lain sumber PAD yang dikelola Bapenda, yakni
pajak rokok, retribusi jasa usaha dan pendapatan denda pajak kendaraan
bermotor.
“Sampai bulan Juni 2019, untuk
pajak rokok sudah realisasi 48,851 miliar lebih, kemudian retribusi jasa usaha
57,102 juta dan denda pajak kendaraan bermotor 9,217 miliar lebih,†ungkap
Kaspinor.
Secara keseluruhan, lanjutnya,
realisasi PAD Provinsi Kalteng sudah mencapai 48,52 persen atau 652,191 miliar
lebih, dari target tahun 2019 sebesar 1,344 triliun lebih. “Kami optimis dalam
sisa waktu semester pertama ini bisa mengejar total realisasi setidaknya 50
persen,†tegas dia.
Dengan melihat progres ini, imbuh
Kaspinor, pihaknya optimistis akan mampu mencapai target pendapatan daerah
tahun 2019 yang telah ditetapkan.
“Ini yang saya sampaikan baru
murni PAD yang dikelola oleh Bapenda dan langsung masuk ke kas daerah. Belum
termasuk pendapatan daerah yang lain, seperti dana perimbangan. Karena kalau
itu masuk ke pusat dulu, baru kemudian di share ke daerah penghasil
masing-masing,†pungkas dia. (nto)