PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau kembali mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025, baru-baru ini di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI).
Bupati Ahmad Rifa’i menegaskan, raihan tersebut harus diikuti dengan tindak lanjut seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) guna memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel..
“Kami atas nama kepala daerah mengucapkan terima kasih, terutama kepada tim BPK yang telah membantu kami, serta seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Pulang Pisau,” kata Rifa’i.
Meski berhasil mempertahankan predikat WTP, Rifa’i menegaskan bahwa capaian tersebut bukanlah tujuan akhir. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana seluruh PD mampu menindaklanjuti setiap rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
“Bukan hasil ini yang kita harapkan, namun bagaimana kita menindaklanjuti LHP dari BPK agar predikat itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh BPK,” tegasnya.
Rifa’i menilai tindak lanjut atas rekomendasi BPK menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan akuntabel. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta segera mengambil langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing.
“Pulang Pisau harus ada perubahan dan perbaikan manajemen. Setiap rekomendasi harus segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, raihan WTP tidak hanya menjadi prestasi administratif, tetapi juga berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan secara menyeluruh. (art/kpg)
