PALANGKA RAYA, KALTENGPOS.CO –Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi
Kalimantan Tengah (Kalteng) Fahrizal Fitri, mewakili Plt. Gubernur Kalteng
Habib Ismail Bin Yahya menghadiri Rapat Paripurna (Rapur) Ke-6 Masa Persidangan
III Tahun 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalteng, Senin
(23/11/2020).
Paripurna dipimpin Ketua DPRD
Provinsi Kalteng Wiyatno mengagendakan penyampaian Pidato Pengantar Gubernur
Kalteng terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Provinsi Kalteng tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah
(APBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2021.
Dalam pidato yang dibacakan Sekda
Fahrizal Fitri, Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menyampaikan bahwa
pandemi Covid-19 secara langsung berpengaruh terhadap proses pelaksanaan
program kegiatan dan realisasi pendapatan pada T.A. 2020 yang masih berjalan
dan diprediksi masih terus berlanjut sampai tahun depan.
“Oleh karena itu, terjadi
penyesuaian pada beberapa program kegiatan yang sebelumnya sudah dirancang
selaras dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang pada
Tahun Anggaran 2021 sudah memasuki tahap akhir, dengan fokus utama pada Tahun
Anggaran 2021 adalah mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan lanjutan
kegiatan penuntasan penanganan penyebaran Covid-19,†jelas Plt. Gubernur dalam
pidato yang dibacakan Sekda.
Lebih lanjut disampaikan bahwa
fokus utama Rancangan APBD T.A. 2021 adalah pembangunan di bidang
infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi secara luas. “Fokus
pembangunan infrastruktur adalah dilanjutkannya proyek Multi Years tahap 2 yang
meliputi pembangunan beberapa ruas jalan di kabupaten/kota se-Kalteng yang
menelan biaya sekitar Rp 700 miliar dengan skema pembayaran uang muka 20% sudah
terealisasi di tahun 2020 dan sisa 80% akan dibayarkan paling lambat bulan
April 2021,†papar Plt. Gubernur Kalteng.
Kemudian di bidang kesehatan,
fokus utama dari penganggaran APBD adalah sebagian besar untuk penanganan
pandemi Covid-19 dan proses penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan
seluruh kegiatan SKPD untuk beberapa kondisi tertentu. “Seperti kegiatan yang
melibatkan massa yang banyak atau pelaksanaan kegiatan pada ruang tertutup,â€
imbuh Plt. Gubernur.
Pada bidang sosial ekonomi,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng aktif mendorong pelaku usaha dan
masyarakat yang terdampak langsung pandemi Covid-19 dengan bantuan usaha
permodalan maupun bantuan hibah yang bisa membantu percepatan pemulihan ekonomi
di wilayah Provinsi Kalteng.
Sementara itu, terkait penyertaan
modal Bank Kalteng dalam rangka memenuhi oeraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2020,
berdasarkan perhitungan tim ahli penasehat investasi, besaran anggaran untuk
penguatan modal sampai dengan tahun 2024 senilai Rp 523 miliar. “Pada tahap
pertama Tahun Anggaran 2021, penyertaan modal Bank Kalteng dianggarkan sebesar
Rp Rp 130,6 miliar,†ungkap Plt. Gubernur dalam pidato yang dibacakan Sekda.
Secara garis besar, proyeksi
struktur dan volume penganggaran APBD Provinsi Kalteng T.A. 2021 yang telah
dibahas bersama DPRD, yakni: (1) Pendapatan Daerah Rp 4,75 triliun; (2) Belanja
Daerah Rp 4,88 triliun yang meliputi Belanda Operasi Rp 3,08 triliun, Belanda
Modal Rp 808 miliar, Belanja Tidak Terduga Rp 100 miliar, dan Belanja Transfer
Rp 900 miliar; (3) Penerimaan Pembiayaan Rp 276,5 miliar; dan (4) Pengeluaran
Pembiayaan Rp 130,6 miliar dengan Pembiayaan Netto Rp 136,9 miliar.
Meski menyesuaikan kondisi saat
ini, Belanja Daerah Provinsi Kalteng akan tetap diarahkan untuk pemenuhan
urusan wajib pada bidang-bidang tertentu yang sudah diamanatkan dalam
undang-undang serta beberapa program prioritas pembangunan. “Seperti peningkatan
kualitas Sumber Daya Manusia, peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan
publik yang disertai penambahan dan pengembangan sarana dan prasarana yang
semakin baik guna terciptanya sistem pelayanan publik yang berkualitas,â€
pungkas Plt. Gubenur Kalteng.