PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dalam upaya memperkuat ketahanan birokrasi dari pengaruh paham ekstrem, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi pencegahan radikalisme, intoleransi, serta penanganan konflik kepentingan bagi ASN. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 16–17 Juli 2025, di Aula BKD Provinsi Kalteng, Palangka Raya.
Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi membangun aparatur sipil negara yang profesional dan tahan terhadap pengaruh negatif di era digital. Kepala BKD Kalteng, Lisda Arriyana, mengatakan kegiatan tersebut penting untuk memperkuat kapasitas ASN di lingkungan Pemprov.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh ASN dapat memahami betul kode etik, meningkatkan kedisiplinan, serta menjaga netralitas dan integritas sebagai pelayan publik. Hal ini menjadi salah satu wujud komitmen kita untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ucap Lisda.
Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, menyebut ASN harus mampu menjadi garda terdepan dalam menangkal infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
“ASN harus menjadi contoh teladan dalam menjalankan tugas, tidak hanya sekadar melayani masyarakat, tetapi juga menjaga marwah pemerintah dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Kita harus bersama-sama mencegah paham radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belah bangsa,” ujar Leonard.
Selain materi dari narasumber internal, hadir pula Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian BKN Banjarbaru Hospita Gloria Situmorang dan Kasatgaswil Kalteng Densus 88, Yulianto Rombe Biantong, yang memberikan pembekalan terkait pencegahan radikalisme dan manajemen ASN. (mmckalteng)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dalam upaya memperkuat ketahanan birokrasi dari pengaruh paham ekstrem, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi pencegahan radikalisme, intoleransi, serta penanganan konflik kepentingan bagi ASN. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 16–17 Juli 2025, di Aula BKD Provinsi Kalteng, Palangka Raya.
Pelatihan ini menjadi bagian dari strategi membangun aparatur sipil negara yang profesional dan tahan terhadap pengaruh negatif di era digital. Kepala BKD Kalteng, Lisda Arriyana, mengatakan kegiatan tersebut penting untuk memperkuat kapasitas ASN di lingkungan Pemprov.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh ASN dapat memahami betul kode etik, meningkatkan kedisiplinan, serta menjaga netralitas dan integritas sebagai pelayan publik. Hal ini menjadi salah satu wujud komitmen kita untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ucap Lisda.
Plt. Sekda Kalteng, Leonard S. Ampung, menyebut ASN harus mampu menjadi garda terdepan dalam menangkal infiltrasi ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
“ASN harus menjadi contoh teladan dalam menjalankan tugas, tidak hanya sekadar melayani masyarakat, tetapi juga menjaga marwah pemerintah dengan nilai-nilai BerAKHLAK. Kita harus bersama-sama mencegah paham radikalisme dan intoleransi yang dapat memecah belah bangsa,” ujar Leonard.
Selain materi dari narasumber internal, hadir pula Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian BKN Banjarbaru Hospita Gloria Situmorang dan Kasatgaswil Kalteng Densus 88, Yulianto Rombe Biantong, yang memberikan pembekalan terkait pencegahan radikalisme dan manajemen ASN. (mmckalteng)
