Komitmen netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai sebagai pilar tak tergantikan bagi kehidupan demokrasi dan kualitas pelayanan publik di daerah.
Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara hari ini, Rabu (6/8/2025), menjadi sorotan. Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran memimpin langsung pengawasan dari Posko PSU.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) menggelar sosialisasi kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara (ASN), Rabu (16/7).
Selama Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mencatat 79 laporan pelanggaran, terdiri dari 60 laporan masyarakat dan 19 temuan jajaran pengawas. Dari total laporan tersebut, 37 kasus ditindaklanjuti, sementara sisanya dihentikan karena tidak memenuhi syarat formal dan materiel.Â
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Agustin Teras Narang, mengungkapkan sejumlah temuan penting hasil reses terkait pemerintahan daerah, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak, dan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada 27 November mendatang, Penjabat Bupati Lamandau, Said Salim, menyerukan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayahnya untuk menjaga netralitas.
Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Shalahuddin. Menyampaikan bahwa Kemeterian Dalam Negeri (Kemendagri) belum lama ini kembali memperingatkan kepada para kepala desa (kades) dan perangkat desa untuk menjaga netralitas dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 27 November 2024 mendatang.
Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Shalahuddin, tidak henti-hentinya mewanti-wanti Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah tersebut untuk bisa menjaga netralitasnya.
Segenap aparatur sipil negara (ASN) dan para kepala desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berkomitmen untuk menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Adapun, saat ini tahapan kampanye sedang berlangsung, tepatnya dari 25 September hingga 23 November 2024.
Terkait dugaan tidak netralitas oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada). Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Shalahuddin memberikan tanggapan terkait hal itu, Ia menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam setiap pelaksanaan demokrasi baik Pemilihan Legislatif maupun Pilkada.
Dalam rangka menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Bawaslu Lamandau menggelar Ikrar Bersama di Gedung Lantang Torang, Nanga Bulik, pada Kamis, 17 Oktober 2024.
Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. ASN diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional, netral, dan bertanggung jawab untuk mendukung proses demokrasi yang sehat.
Pj Wali Kota Palangka Raya, Hera Nugrahayu. Menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) kesiapan kepala daerah untuk menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024. Acara ini digelar oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Palangka Raya di Aquarius Boutique Hotel, Senin (30/9/2024).
Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Said Salim, didampingi oleh Pj Ketua TP PKK Kabupaten Lamandau, Febby Sutriani Said Salim, secara resmi menutup rangkaian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-21 di tingkat Kecamatan Delang.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan telah menghadiri kegiatan Koordinasi Nasional (Kornas), kesiapan Kepala Daerah dalam menjaga netralitas ASN pada Pemilu Kepala Daerah serentak 2024.
Menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) berkomitmen menjaga netralitas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup pemerintah daerah.
Salah satu kunci keberhasilan penyelenggaraan pesta demokrasi adalah netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2024, Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Said Salim, mengeluarkan imbauan tegas kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Lamandau.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) berkomitmen menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan pemerintahan dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 27 November 2024.
Menjelang peresmian Ibu Kota Nusantara (IKN) oleh Presiden RI Joko Widodo di Penajam Paser Utara, Kaltim, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunung Mas meminta masyarakat untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang akan datang.
Dalam rangka mempersiapkan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mengadakan sosialisasi mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Wakil Ketua (Waket) I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan, H. Bambang Yantoko, meminta dan mengingatkan Penjabat (Pj) Bupati Seruyan agar bersikap tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Memasuki tahun politik atau menyongsong Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Penjabat (Pj) Bupati Seruyan, Djainuddin Noor. Mengingatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan untuk tetap menjaga netralitas.
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam bermedia sosial demi menjaga netralitas menjelang pemilihan umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024 nanti.
Ketua Bawaslu Kota Palangkaraya Endrawati, menyebut belum ada temuan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan pelanggaran terhadap netralitas ASN pada Pemilihan Umum (Pemilu).
Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 semakin mendekat. Menghadapi momentum demokrasi ini, khususnya di Kabupaten Katingan, semua pihak diingatkan untuk tidak dengan mudah terpengaruh oleh beragam isu yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Wakil Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010- 2015, H Achmad Diran mengapresiasi pelantikan 10 penjabat (Pj) kepala daerah. Semua penjabat yang baru dilantik itu merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sudah seharusnya netral pada pemilu 2024.
