PALANGKA
RAYA, KALTENGPOS.CO-Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kalteng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
mendorong peningkatakan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang berdomisili di
wilayah pedesaan. Untuk itu perlu diadakan rapat evaluasi pelaksanaan dana desa
(DD) yang sudah dilakukan selama periode 2020. Kegiatan digelar di Aula Jayang Tingang,
Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (12/12).
Gubernur Kalteng H Sugianto
Sabran melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Hamka
membuka secara resmi kegiatan yang dirangkai dengan sosialisasi Permendes 13
Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Konsultasi
Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
“Kami mengapresiasi dan
menyambut baik kegiatan ini, kami berharap seluruh stakeholder, baik pemerintah
kabupaten, aparat desa dan kecamatan, pengurus BUMDes, maupun para pendamping
desa dapat terus memperkuat koordinasi, konsolidasi, dan sinergi dalam upaya
mendorong peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat Kalteng,
khususnya di pedesaan,” kata Sugianto Sabran melalui sambutannnya yang
dibacakan Hamka.
Diungkapkannya, seluruh
stakeholder terkait dapat bersinergi dan saling mendukung program-program
pemerintah daerah guna menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kalteng.
Terkait prioritas penggunaan dana desa (DD) tahun 2021, gubernur berharap agar
pemanfaatan DD dapat tepat sasaran dan menjangkau hal-hal yang berkaitan
langsung dengan hajat hidup masyarakat desa, terutama dalam mengurangi dampak
sosial dan ekonomi, serta mengantisipasi terhambatnya pembangunan desa akibat pandemi
Covid-19 yang tak kunjung berakhir.
“Pemanfaatan DD
dalam adaptasi kebiasaan baru, terutama pemberian stimulus bantuan langsung
tunai masih sangat diperlukan, agar pemulihan ekonomi masyarakat desa, terutama
bagi yang terdampak langsung akibat adanya pandemi Covid-19, dapat terlaksana
dengan baik, terukur, dan berkelanjutan,” katanya.
Sementara itu,
Rojikinnor selaku ketua panitia kegiatan mengatakan, materi yang diangkat yakni
Permendes Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
Anggaran 2021, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa,
Tata Kelola Keuangan Desa, Strategi Penanganan Masalah dan Kebijakan Audit
Program, dan Percepatan Penyaluran Dana Desa.
Terkait pelaksanaan DD
tahun 2020 di Kalteng, dijelaskannya, secara umum
telah berjalan dengan cukup baik. Khusus untuk realisasi penyaluran BLT DD bagi
masyarakat desa terdampak Covid-19, per 8 Desember sebesar Rp301.683.900.000.
Rinciannya, tahap pertama sebesar Rp218.331.000.000 sudah 50 persen. Tahap
kedua sebesar Rp76.407.900.000 sudah 17 persen. Dn tahap tiga sebesar
Rp6.945.000.000 berada di angka dua persen. Sementara jumlah keluarga penerima
manfaat (KPM) sebanyak 122.021 KK.
“Dana desa yang
digunakan melalui mekanisme Padat Karya Tunai Desa (PKTD) sampai dengan saat
ini sebanyak 2.807 jenis kegiatan, dengan nilai sebesar Rp365 miliar lebih dan
realisasi upah yang terbayar sebesar Rp67 miliar lebih,” ucap Plt Kepala
Dinas PMD ini.
Selain itu, sambungnya, dana desa juga digunakan
untuk bidang kesehatan, pelayanan sosial dasar, dan kegiatan non-sarpras. Saat
ini jumlah BUMDes yang tercatat sebanyak 1.106. Dari jumlah tersebut, hanya ada
652 BUMDes yang masih aktif, sementara 454 lagi dinilai tidak aktif.