PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun 2023 ini akan memanfaatkan sinergitas program perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) mulai dari provinsi, kabupaten/kota guna menunjang program nasional.
“Sinergitas ini agar dapat sejalan dengan program dan kegiatan yang ada di Kementerian PUPR. Karena Disperkimtan Provinsi Kalteng memiliki tugas untuk perbaikan jalan, lingkungan dan drainase pada kawasan permukiman. Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan visi dan misi bapak Gubernur Provinsi Kalteng yaitu “KALTENG BERKAH,” kata Kepala Disperkimtan Provinsi Kalteng, Erlin Hardi, baru-baru ini.
Erlin juga mengutarakan dengan adanya program tersebut, harapannya agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa persentase target rumah layak huni sebesar 70,05 persen untuk Provinsi Kalteng ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
“Bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng telah menjabarkan target tersebut kepada masing-masing kabupaten/kota, “imbuhnya.
Erlin juga memberitahukan bahwa terdapat usulan program strategis daerah tahun 2023 diantaranya; Peningkatan kualitas Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 12.000 unit rumah di 13 Kabupaten dan 1 Kota Provinsi Kalteng.
Tiga buah usulan pembangunan rumah susun bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) 3 Tower / type 36 / 3 Lt / 132 unit tersebar di kabupaten/kota di Kalteng. Baik yang sudah lengkap dan terverifikasi maupun yang masih dalam proses melengkapi persyaratan di aplikasi Sibaru.
Kemudian, dua buah usulan rumah susun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) 2 Tower type 36/ untuk 42 kamar di kabupaten/kota di Kalteng.
“Selanjutnya, empat buah usulan pembangunan rumah susun Asrama Mahasiswa / Pelajar 3 Tower/ type 36/3 Lantai/195 unit. Dan yang terakhir tiga buah usulan pembangunan Rumah Khusus Pekerja / MBR type 36/sebanyak 300 unit. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan dukungan informasi dan data-data yang valid untuk usulan-usulan yang disampaikan oleh pemerintah kabupaten/kota,” jelasnya.