PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan akan melakukan pergantian kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah memasuki masa pensiun. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran.
“Saya pastikan pasti ada. Masak yang sudah mau pensiun nggak diganti? Salah satu contohnya begitu. Kalau sudah mau pensiun gak mau diganti kan gak mungkin. Pasti ada pergantian,” ujar Agustiar Sabran saat ditemui di Aula Jayang Tingang (AJT), Senin (10/3).
Ihwal kepastian kapan akan ada pergantian kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Agustiar meminta agar menunggu saja.
”Tunggu saja, nanti waktu akan menjawab,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, menanggapi dengan lebih santai dan meminta agar menunggu sembari jalannya roda pemerintahan.
“Belum, nanti berjalan aja,” kata Edy Pratowo singkat.
Namun dia menjelaskan, dari hasil pemetaan Badan Kepala Daerah (BKD) memang ada pejabat perangkat daerah (PD) yang harus diisi.
”Nanti berproses aja lah,” bebernya.(hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) memastikan akan melakukan pergantian kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah memasuki masa pensiun. Hal ini ditegaskan langsung oleh Gubernur Kalteng, H Agustiar Sabran.
“Saya pastikan pasti ada. Masak yang sudah mau pensiun nggak diganti? Salah satu contohnya begitu. Kalau sudah mau pensiun gak mau diganti kan gak mungkin. Pasti ada pergantian,” ujar Agustiar Sabran saat ditemui di Aula Jayang Tingang (AJT), Senin (10/3).
Ihwal kepastian kapan akan ada pergantian kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Agustiar meminta agar menunggu saja.
”Tunggu saja, nanti waktu akan menjawab,” imbuhnya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, menanggapi dengan lebih santai dan meminta agar menunggu sembari jalannya roda pemerintahan.
“Belum, nanti berjalan aja,” kata Edy Pratowo singkat.
Namun dia menjelaskan, dari hasil pemetaan Badan Kepala Daerah (BKD) memang ada pejabat perangkat daerah (PD) yang harus diisi.
”Nanti berproses aja lah,” bebernya.(hfz)
