26.2 C
Jakarta
Saturday, July 13, 2024
spot_img

Tak Ada APBD Perubahan Tahun Ini di Pemprov Kalteng

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin memastikan bahwa Pemprov Kalteng tidak melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan. Hal itu pun disampaikan kepada pemerintah pusat melalui rapat koordinasi (rakor) persiapan pelaksanaan perubahan APBD secara virtual di Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (6/8).

Pada rapat yang dipimpin oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Maurits Panjaitan ini, Nuryakin menyampaikan bahwa perubahan APBD di Kalteng tidak dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi.

“Berkaca pada situasi Covid-19 di Kalteng yang sangat meningkat, pimpinan khususnya bapak gubernur dan wakil gubernur mengatakan tidak ada APBD Perubahan dan sudah disampaikan kepada DPRD,” kata Nuryakin.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Dorong Pemko Palangka Raya Laksanakan PSBB Jilid 2

Saat ini, masih berproses karena pertanggungjawaban masih ada di Kemendagri.

Selain itu, alasan tidak adanya APBD perubahan yakni memperhatikan perhitungan SiLPA yang ada. “SiLPA yang bisa digunakan untuk APBD perubahan terlalu sedikit hanya sekitar Rp 43 M,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Maurits Panjaitan saat menanggapi hal tersebut mengharapkan agar Pemprov Kalteng tetap melakukan perubahan.

“Namun jika kondisi dan kemungkinan tidak melakukan perubahan. Tapi kalau sudah seperti itu keputusannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Penjabat Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin memastikan bahwa Pemprov Kalteng tidak melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) perubahan. Hal itu pun disampaikan kepada pemerintah pusat melalui rapat koordinasi (rakor) persiapan pelaksanaan perubahan APBD secara virtual di Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (6/8).

Pada rapat yang dipimpin oleh Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Maurits Panjaitan ini, Nuryakin menyampaikan bahwa perubahan APBD di Kalteng tidak dilakukan karena kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi.

“Berkaca pada situasi Covid-19 di Kalteng yang sangat meningkat, pimpinan khususnya bapak gubernur dan wakil gubernur mengatakan tidak ada APBD Perubahan dan sudah disampaikan kepada DPRD,” kata Nuryakin.

Baca Juga :  Pemprov Kalteng Dorong Pemko Palangka Raya Laksanakan PSBB Jilid 2

Saat ini, masih berproses karena pertanggungjawaban masih ada di Kemendagri.

Selain itu, alasan tidak adanya APBD perubahan yakni memperhatikan perhitungan SiLPA yang ada. “SiLPA yang bisa digunakan untuk APBD perubahan terlalu sedikit hanya sekitar Rp 43 M,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri Maurits Panjaitan saat menanggapi hal tersebut mengharapkan agar Pemprov Kalteng tetap melakukan perubahan.

“Namun jika kondisi dan kemungkinan tidak melakukan perubahan. Tapi kalau sudah seperti itu keputusannya diserahkan kepada kebijakan masing-masing daerah,” pungkasnya.

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru