PROKALTENG.CO – Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) meraih penghargaan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, sebagai Juara 2 Provinsi Pelaksana Reforma Agraria Terbaik Kategori Realisasi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan 2020-2023. Prestasi ini disematkan bersama Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai Juara 1 dan Provinsi Riau sebagai Juara 3.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Serta diterima oleh Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Perhukpol) yang juga merupakan Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Herson B. Aden dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Reforma Agraria di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10).
Tampak mendampingi Sahli Perhukpol, antara lain Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Rusita Murniasi, Kepala Bagian Otonomi Daerah, serta Kepala Bidang Infrastruktur Bappedalitbang Provinsi Kalteng.
Penyerahan penghargaan yang dirangkai dengan kegiatan Rakernas tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto selalu Ketua Harian Percepatan Reforma Agraria Nasional, serta Wakil Menteri LHK Alue Dohong.
Rakernas mengusung tema “Menyongsong Indonesia Emas 2045 Melalui Pelaksanaan Reforma Agraria yang Inklusif dan Kolaboratif”.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga Ketua Tim Reforma Agraria Nasional. Mengatakan, bahwa reforma agraria berdampak langsung bagi ekonomi masyarakat, di mana pendapatan per kapita penerima meningkat 20,02% pada tahun 2022.
Selain memperkuat regulasi, pemerintah juga berupaya meningkatkan efektivitas integrasi data reforma agraria. Melalui pembentukan sistem Bhumi GTRA. Yakni platform untuk mengintegrasikan kegiatan penataan aset dan akses, dengan merujuk model konseptual Land Management Paradigm (LMP) yang merupakan fitur dari laman Bhumi ATR/BPN.
Airlangga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendorong percepatan reforma agraria. Ia berharap, Kementerian/Lembaga hingga Pemda dapat terus berperan aktif memastikan percepatan pelaksanaan reforma agraria bisa bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
Dalam Rakernas tersebut juga diluncurkan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.(hfz/ind)