PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sejak 18 April 2026 mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memperketat kebijakan perjalanan dinas bagi organisasi perangkat daerah (OPD).
“Perjalanan dinas ini Pak Wali sudah menginstruksikan kepada seluruh OPD, agar yang sifatnya memang mendesak itu didatangi, terutama yang berkaitan dengan konsultasi dan koordinasi yang memberikan manfaat untuk kota,” ujar Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, Selasa (21/4/2026).
Kebijakan tersebut menekankan bahwa perjalanan dinas tetap diperbolehkan, namun harus dilakukan secara selektif dan hanya untuk kegiatan prioritas.
“Kalau sekadar konsultasi yang mungkin tidak memberikan dampak, ya ditunda dulu atau dapat dilangsungkan melalui daring terlebih dahulu,” tambahnya.
Pelaksanaan perjalanan dinas juga dihadapkan pada kendala teknis berupa keterbatasan tiket pesawat menuju Palangka Raya.
“Kalau kita lihat sekarang ini maskapai juga agak sulit masuk ke Palangka Raya, pergi mungkin lebih mudah, tapi untuk kembali cukup sulit karena tiket terbatas,” jelasnya.
Pemerintah daerah melalui instansi terkait kini terus berkoordinasi untuk mengatasi kendala tersebut agar mobilitas ASN tetap berjalan.
“Kami melalui Dinas Perhubungan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak bandara untuk mencari solusi atas keterbatasan ini,” pungkasnya. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi sejak 18 April 2026 mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memperketat kebijakan perjalanan dinas bagi organisasi perangkat daerah (OPD).
“Perjalanan dinas ini Pak Wali sudah menginstruksikan kepada seluruh OPD, agar yang sifatnya memang mendesak itu didatangi, terutama yang berkaitan dengan konsultasi dan koordinasi yang memberikan manfaat untuk kota,” ujar Wakil Wali Kota Palangka Raya, Achmad Zaini, Selasa (21/4/2026).
Kebijakan tersebut menekankan bahwa perjalanan dinas tetap diperbolehkan, namun harus dilakukan secara selektif dan hanya untuk kegiatan prioritas.
“Kalau sekadar konsultasi yang mungkin tidak memberikan dampak, ya ditunda dulu atau dapat dilangsungkan melalui daring terlebih dahulu,” tambahnya.
Pelaksanaan perjalanan dinas juga dihadapkan pada kendala teknis berupa keterbatasan tiket pesawat menuju Palangka Raya.
“Kalau kita lihat sekarang ini maskapai juga agak sulit masuk ke Palangka Raya, pergi mungkin lebih mudah, tapi untuk kembali cukup sulit karena tiket terbatas,” jelasnya.
Pemerintah daerah melalui instansi terkait kini terus berkoordinasi untuk mengatasi kendala tersebut agar mobilitas ASN tetap berjalan.
“Kami melalui Dinas Perhubungan terus berupaya berkoordinasi dengan pihak bandara untuk mencari solusi atas keterbatasan ini,” pungkasnya. (adr)
