DPRD Palangka Raya mengesahkan tiga raperda menjadi perda, meliputi pengendalian karhutla, grand design kependudukan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Pemprov Kalteng menekankan pentingnya regulasi yang kuat dan komprehensif agar mampu mendukung pelayanan penanaman modal yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Fraksi Demokrat DPRD Palangka Raya menekankan pentingnya penyempurnaan Raperda agar selaras dengan evaluasi pemerintah provinsi dan efektif diterapkan di masyarakat.
Kenaikan harga BBM mendorong Pemko Palangka Raya membatasi perjalanan dinas OPD, dengan memprioritaskan kegiatan penting dan mendorong penggunaan rapat daring untuk efisiensi.
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi ASN sebagai strategi menghadapi keterbatasan anggaran, tanpa mengganggu jalannya program pembangunan daerah.
