PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Masalah sosial di Kota Palangka Raya kian kompleks. Keberadaan anak punk, pengemis, badut jalanan, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), hingga lansia terlantar menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Guna mencari solusi terbaik, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Palangka Raya menggelar Forum Konsultasi Publik pada 11 Februari 2025.
Kepala Dinsos Palangka Raya, Riduan, menegaskan bahwa penanganan kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) harus dilakukan secara terintegrasi. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar persoalan sosial ini bisa ditangani lebih efektif dan berkelanjutan.
“Salah satu kesepakatan dalam forum ini adalah penanganan yang lebih terkoordinasi. Misalnya, ketika ada razia anak punk, penanganannya tidak hanya dilakukan oleh Dinsos dan Satpol PP, tetapi juga melibatkan Dinas Sosial Provinsi serta Sentra Budi Luhur Banjarbaru untuk membantu pemulangan mereka ke daerah asal,” ujar Riduan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (17/2/2025).
Selain itu, bagi pengemis dan pengamen yang berasal dari Palangka Raya, pemerintah akan menyiapkan solusi jangka panjang. Disnaker akan dilibatkan dalam pelatihan keterampilan agar mereka bisa memiliki pekerjaan tetap dan tidak kembali ke jalanan.
“Kalau ada yang tertangkap mengemis, kita bisa latih mereka di bidang tertentu, seperti bengkel untuk laki-laki atau pekerjaan lain yang sesuai,” tambahnya.
Forum ini juga membahas usulan pembinaan bagi para pengamen. Alih-alih hanya ditertibkan, mereka akan diberikan wadah yang lebih positif.
“Jika mereka punya bakat seni, kenapa tidak kita bina? Kita bisa panggil mereka untuk tampil di acara tertentu, sehingga mereka tetap bisa mencari nafkah dengan cara yang lebih baik,” kata Riduan.
Riduan juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi PPKS. Dengan melibatkan Disperindag, para eks-pengamen atau pengemis bisa diberikan pelatihan usaha kecil seperti berjualan bakso atau gorengan.
“Ini lebih manusiawi dibandingkan membiarkan mereka terus mengemis di jalan,” tegasnya.
Riduan berharap, dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), angka PPKS di Palangka Raya bisa berkurang secara signifikan.
“Dinsos tidak bisa bekerja sendiri, oleh karena itu kita libatkan berbagai pihak agar hasilnya lebih maksimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa faktor kemalasan menjadi salah satu tantangan dalam penanganan masalah sosial ini.
“Banyak yang memilih jalan pintas dengan mengemis karena dianggap lebih mudah. Maka dari itu, kita harus memberikan motivasi dan peluang agar mereka mau bekerja,” tutupnya.
Ke depan, Dinsos bersama mitra-mitra terkait akan terus meningkatkan kompetensi para PPKS melalui Balai Latihan Kerja (BLK) serta berbagai program pemberdayaan lainnya. Dengan demikian, diharapkan mereka bisa hidup mandiri dan tidak lagi bergantung pada belas kasihan orang lain di jalanan. (ndo)