27.8 C
Jakarta
Monday, May 20, 2024
spot_img

Terus Upayakan Penurunan Stunting Secara Komprehensif

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Berbagai langkah dilakukan pemerintah daerah dalam berkomitmen mengatasi penurunan angka stunting. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Palangkaraya, menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Palangkaraya, di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangkaraya, Senin (29/4) pagi.

Rapat tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, Kepala Bappedalitbang Kota Palangkaraya, Fauzi Rahman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM) Kota Palangkaraya, dr Fitriyanto Leksono, beserta tamu undangan lainnya.

Pj Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu menyampaikan bahwa stunting merupakan program prioritas bagi seluruh pejabat kepala daerah. Karena dari 10 indikator, salah satunya adalah penanganan stunting. Sehingga perlunya koordinasi dan keterlibatan seluruh perangkat daerah terkait penanganan stunting.

“Karena ini adalah program prioritas, otomatis kita harus memastikan setiap saat. Pertama, bahwa program-program yang disusun dilaksanakan sesuai Jangan sampai kita kecolongan dengan program yang belum jalan, jadi rapat ini memastikan hal itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan evaluasi hasil rilis dari SKI dan SSGI. Dimana itu adalah Survei Kesehatan Indonesia dan juga Survei Status Gizi Indonesia, yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI,” jelas Hera saat diwawancarai awak media, Senin (29/4).

Baca Juga :  Safari Ramadan, Pemko Salurkan Bantuan Rp 20 Juta untuk Masjid Jamiatul Amaliyah

Selanjutnya adalah E-PPGBM yang merupakan sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Jadi kedua jenis pelaporan yang disebutkan tadi berbeda, dimana SKI dan SSGI memang menunjukkan bahwa stunting di Kota Palangkaraya meningkat. Tapi untuk E-PPGBM, itu adalah real di lapangan. Dan prevalensinya mengalami penurunan, jadi ada 2 sisi pelaporan yang berbeda.

Selain itu, sambung Hera, dalam rapat tersebut juga memastikan data terpilah mana yang status gizi buruk yang benar-benar tidak mampu. Sehingga harus diintervensi dengan cara yang berbeda apabila juga dengan sakit.

“Penanganan stunting juga tidak hanya sebatas harus diukur anaknya. Tapi dimulai dari calon pengantin, itu yang akan kita optimalkan. Kalau kita tidak melakukan intervensi dari awal, bisa saja nanti mereka tidak mempunyai pemahaman dari awal, nanti secara tidak sadar akan mengalami gizi buruk juga walaupun punya uang untuk membeli makanan. Dan kita juga sampai ke baduta, balita itu harus kita kawal secara komprehensif,” ujarnya.

Baca Juga :  Situasi Covid-19 di Palangka Raya Turun ke Level 3

Terkait data stunting yang komprehensif dan detail, Hera menegaskan bahwa data stunting di Kota Palangkaraya tidak mengalami peningkatan berdasarkan E-PPGBM.

“Nanti akan kita cek kembali ya setelah berdasarkan hasil rapat ini. Karena kita belum bisa rilis untuk berapa angkanya. Yang jelas, Kota Palangkaraya sudah melaksanakan secara optimal dari semua aspek yang diatur dalam surat edaran atau rulugasi tersebut,” tandasnya.(ana)

PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Berbagai langkah dilakukan pemerintah daerah dalam berkomitmen mengatasi penurunan angka stunting. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Palangkaraya, menggelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Palangkaraya, di Ruang Rapat Peteng Karuhei II Kantor Wali Kota Palangkaraya, Senin (29/4) pagi.

Rapat tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, Kepala Bappedalitbang Kota Palangkaraya, Fauzi Rahman, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DPPKBP3APM) Kota Palangkaraya, dr Fitriyanto Leksono, beserta tamu undangan lainnya.

Pj Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu menyampaikan bahwa stunting merupakan program prioritas bagi seluruh pejabat kepala daerah. Karena dari 10 indikator, salah satunya adalah penanganan stunting. Sehingga perlunya koordinasi dan keterlibatan seluruh perangkat daerah terkait penanganan stunting.

“Karena ini adalah program prioritas, otomatis kita harus memastikan setiap saat. Pertama, bahwa program-program yang disusun dilaksanakan sesuai Jangan sampai kita kecolongan dengan program yang belum jalan, jadi rapat ini memastikan hal itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan evaluasi hasil rilis dari SKI dan SSGI. Dimana itu adalah Survei Kesehatan Indonesia dan juga Survei Status Gizi Indonesia, yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI,” jelas Hera saat diwawancarai awak media, Senin (29/4).

Baca Juga :  Safari Ramadan, Pemko Salurkan Bantuan Rp 20 Juta untuk Masjid Jamiatul Amaliyah

Selanjutnya adalah E-PPGBM yang merupakan sistem Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat. Jadi kedua jenis pelaporan yang disebutkan tadi berbeda, dimana SKI dan SSGI memang menunjukkan bahwa stunting di Kota Palangkaraya meningkat. Tapi untuk E-PPGBM, itu adalah real di lapangan. Dan prevalensinya mengalami penurunan, jadi ada 2 sisi pelaporan yang berbeda.

Selain itu, sambung Hera, dalam rapat tersebut juga memastikan data terpilah mana yang status gizi buruk yang benar-benar tidak mampu. Sehingga harus diintervensi dengan cara yang berbeda apabila juga dengan sakit.

“Penanganan stunting juga tidak hanya sebatas harus diukur anaknya. Tapi dimulai dari calon pengantin, itu yang akan kita optimalkan. Kalau kita tidak melakukan intervensi dari awal, bisa saja nanti mereka tidak mempunyai pemahaman dari awal, nanti secara tidak sadar akan mengalami gizi buruk juga walaupun punya uang untuk membeli makanan. Dan kita juga sampai ke baduta, balita itu harus kita kawal secara komprehensif,” ujarnya.

Baca Juga :  Situasi Covid-19 di Palangka Raya Turun ke Level 3

Terkait data stunting yang komprehensif dan detail, Hera menegaskan bahwa data stunting di Kota Palangkaraya tidak mengalami peningkatan berdasarkan E-PPGBM.

“Nanti akan kita cek kembali ya setelah berdasarkan hasil rapat ini. Karena kita belum bisa rilis untuk berapa angkanya. Yang jelas, Kota Palangkaraya sudah melaksanakan secara optimal dari semua aspek yang diatur dalam surat edaran atau rulugasi tersebut,” tandasnya.(ana)

spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru