PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Penjabt (Pj) Wali Kota Palangkaraya, Hera Nugrahayu, menghadiri langsung acara Monitoring dan Evaluasi (Monev) One Local Government One Zona Integritas (OLGOZI) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI yang diselenggarakan di Swiss-Belhotel Danum Palangkaraya, Selasa (14/5).
Hera mengatakan, monitoring OLGOZI ini sebagai upaya untuk meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang menjadi rapor bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Melalui Kementerian PANRB RI, kegiatan ini diharapkan dapat berperan penting dalam peningkatan SAKIP dan menjadi bagian dari upaya mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.
“Kita sebagai tuan rumah dari monitoring OLGOZI, sekaligus untuk peningkatan SAKIP, yaitu sistem laporan akuntabilitas pemerintah daerah. Itu adalah rapotnya pemerintah daerah se-Indonesia dan itu ada di SAKIP. Untuk Kota Palangkaraya sendiri masih di level B, seharusnya kita berharap untuk bisa naik kelas terus. Namun memang tidak mudah untuk naik kelas itu, tentunya memerlukan komitmen bersama,” ujar Hera, Selasa (14/5).
Hera menambahkan bahwa monitoring OLGOZI dan peningkatan SAKIP saling beririsan meskipun ada perbedaan. OLGOZI lebih fokus pada zona penguatan integritas dan pelayanan publik, sedangkan SAKIP mencakup rapor akuntabilitas secara keseluruhan. Namun demikian, pelayanan publik ini merupakan bagian dari penilaian SAKIP juga. Ia juga menekankan pentingnya komitmen yang kuat dari semua pihak, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palangkaraya.
“Kota Palangkaraya tentu berkomitmen kuat. Namun kembali lagi, tidak hanya komitmen saja yang dibutuhkan, merubah mindset ASN kita itu yang harus didorong. Kemudian, seperti sarpras pendukung juga harus memadai. Jadi, tidak hanya komitmen, namun bisa mengubah mindset, kemudian dukungan sarpras dan juga masyarakat,” sambung Hera.
Di mana, pentingnya dukungan dari masyarakat dalam proses ini. Jika segala upaya telah dilakukan pemerintah untuk memperbaiki, tetapi masyarakat masih memiliki pandangan yang dalam tanda kutip berbeda, hal tersebut dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, tambahnya, masyarakat juga harus berperan dalam membangun zona integritas di lingkungan Pemerintah Daerah.
Untuk mencapai zona integritas, Hera menyebutkan ada tiga perangkat daerah di Kota Palangkaraya yang terus didorong untuk berbenah, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan rumah sakit daerah setempat.
“Nanti akan kita pilih, karena memang harus satu-satu ya. Atau bisa juga satu yang difokuskan lalu yang lain harus mengikuti. Paling tidak harus satu dapat, sehingga nanti bisa masuk zona integritas, yaitu wilayah bebas korupsi. Kalau ke WBK, WBBM itu kan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Ada tahapannya, dan paling tidak kita masuk WBK dahulu sehingga yang lain nanti juga akan terpacu dan mengiringi,” tukasnya.
Dengan kerja sama dan upaya yang berkelanjutan, Hera berharap Kota Palangkaraya dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik lagi kepada masyarakat. (ana)