PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulang Pisau menetapkan pengembangan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang berbudaya sebagai tema pembangunan tahun 2027. Fokus tersebut menjadi pijakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD 2025–2029 dan dituangkan dalam Rancangan KUA-PPAS APBD 2027 yang disampaikan kepada DPRD.
Hal itu ditandai dengan penyampaian pidato pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (13/7).
Pidato pengantar disampaikan Wakil Bupati Pulang Pisau H. Ahmad Jayadikarta.
Dalam pemaparannya, ia menjelaskan bahwa dokumen KUA-PPAS menjadi dasar penyusunan APBD 2027 yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, hingga strategi pencapaian target pembangunan.
Jayadikarta mengatakan penyusunan KUA mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta pedoman penyusunan APBD.
Ia menjelaskan, tema pembangunan Kabupaten Pulang Pisau pada 2027 adalah “Pengembangan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Berbudaya.” Tema tersebut menjadi pijakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Sejalan dengan tema itu, Pemkab Pulang Pisau memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan, layanan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal.
Selain itu, sektor pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta industri kreatif akan terus diperkuat sebagai penggerak ekonomi daerah.
Meski demikian, Jayadikarta mengingatkan bahwa pembangunan pada 2027 tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik faktor internal maupun eksternal.
Dinamika ekonomi global, termasuk tekanan inflasi dan kenaikan suku bunga di sejumlah negara, dinilai berpotensi memengaruhi perekonomian nasional hingga daerah.
“Pembangunan pada tahun 2027 dihadapkan pada tantangan yang berat karena merupakan penjabaran tahun ketiga RPJMD 2025–2029. Kondisi ekonomi global yang berdampak pada perekonomian nasional harus menjadi perhatian dalam penyusunan kebijakan daerah,” ujar Jayadikarta.
Ia berharap pembahasan KUA dan PPAS bersama Badan Anggaran DPRD dapat menghasilkan kesepakatan yang mampu mendukung pembangunan daerah secara efektif sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat Pulang Pisau pada tahun anggaran mendatang. (art/kpg)
