PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kecamatan Kahayan Tengah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan dana desa (DD) tahun 2021 di desa-desa yang tersebar di wilayah setempat.
Monitoring pelaksanaan DD tahun 2021 selain dilakukan tim kecamatan, juga dilakukan Kasi Ekobang Kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.
Camat Kahayan Tengah, Siswo mengungkapkan monitoring dan evaluasi (monev) 10 desa di wilayahnya dilaksanakan dari tanggal 7-10 Maret 2022. Sementara untuk 4 desa telah dilaksanakan pada bulan Januari 2022.
“Monev untuk 10 desa itu tertunda karena kegiatan Musrenbangdes. Monitoring ini dilakukan sebagai dasar penerbitan rekomendasi pengajuan DD tahap 1 tahun 2022,” kata Siswo saat dikonfirmasi Kalteng Pos akhir pekan lalu.
Pria yang dikenal akrab dengan awak media itu mengungkapkan, untuk desa yang belum menyelesaikan kegiatan di tahun sebelum maka pemberian rekomendasi pengajuan DD 2022 ditunda untuk sementara waktu.
“Penundaan itu menyelesaikan kegiatan yang terdahulu. Ini bertujuan agar desa bisa tertib dalam administrasi dan tertib dalam melaksanakan DD dan ADD,” jelasnya.
Siswo menegaskan, pihaknya juga menekankan kepada seluruh desa di wilayahnya agar dalam penggunaan DD maupun ADD agar berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. “Kami ingin dalam pelaksanaan kegiatan DD bisa tertib perencanaan, pelaksanaan dan tertib administrasi,” tandasnya. (art)
PULANG PISAU, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kecamatan Kahayan Tengah melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan kegiatan dana desa (DD) tahun 2021 di desa-desa yang tersebar di wilayah setempat.
Monitoring pelaksanaan DD tahun 2021 selain dilakukan tim kecamatan, juga dilakukan Kasi Ekobang Kabupaten, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.
Camat Kahayan Tengah, Siswo mengungkapkan monitoring dan evaluasi (monev) 10 desa di wilayahnya dilaksanakan dari tanggal 7-10 Maret 2022. Sementara untuk 4 desa telah dilaksanakan pada bulan Januari 2022.
“Monev untuk 10 desa itu tertunda karena kegiatan Musrenbangdes. Monitoring ini dilakukan sebagai dasar penerbitan rekomendasi pengajuan DD tahap 1 tahun 2022,” kata Siswo saat dikonfirmasi Kalteng Pos akhir pekan lalu.
Pria yang dikenal akrab dengan awak media itu mengungkapkan, untuk desa yang belum menyelesaikan kegiatan di tahun sebelum maka pemberian rekomendasi pengajuan DD 2022 ditunda untuk sementara waktu.
“Penundaan itu menyelesaikan kegiatan yang terdahulu. Ini bertujuan agar desa bisa tertib dalam administrasi dan tertib dalam melaksanakan DD dan ADD,” jelasnya.
Siswo menegaskan, pihaknya juga menekankan kepada seluruh desa di wilayahnya agar dalam penggunaan DD maupun ADD agar berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan. “Kami ingin dalam pelaksanaan kegiatan DD bisa tertib perencanaan, pelaksanaan dan tertib administrasi,” tandasnya. (art)
