PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menggelar rapat koordinasi terkait penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Palangka Raya (UPR) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya Tahun 2026 di Aula A Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, Rabu (3/6)
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E., dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Sarwo Mintarjo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Putu Suranta, Kepala Dinas PUPR Paulus Manginte, Kepala Satpol PP Rudi Roy, para camat, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Bupati Heriyus menegaskan bahwa Pemkab Murung Raya mendukung penuh pelaksanaan KKN mahasiswa UPR dan UIN Palangka Raya. Namun demikian, penempatan mahasiswa harus mempertimbangkan aspek keselamatan, akses transportasi, serta kemampuan anggaran daerah.
Menurut Heriyus, sejumlah mahasiswa menyampaikan keinginan agar tidak ditempatkan di wilayah yang harus ditempuh melalui jalur sungai dengan tingkat risiko tinggi. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah melakukan penyesuaian lokasi penempatan mahasiswa di beberapa desa.
PURUK CAHU,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya menggelar rapat koordinasi terkait penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Palangka Raya (UPR) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Palangka Raya Tahun 2026 di Aula A Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Murung Raya, Rabu (3/6)
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, S.E., dan dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Murung Raya, Sarwo Mintarjo, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Putu Suranta, Kepala Dinas PUPR Paulus Manginte, Kepala Satpol PP Rudi Roy, para camat, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam arahannya, Bupati Heriyus menegaskan bahwa Pemkab Murung Raya mendukung penuh pelaksanaan KKN mahasiswa UPR dan UIN Palangka Raya. Namun demikian, penempatan mahasiswa harus mempertimbangkan aspek keselamatan, akses transportasi, serta kemampuan anggaran daerah.
Menurut Heriyus, sejumlah mahasiswa menyampaikan keinginan agar tidak ditempatkan di wilayah yang harus ditempuh melalui jalur sungai dengan tingkat risiko tinggi. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah melakukan penyesuaian lokasi penempatan mahasiswa di beberapa desa.