Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp271,49 miliar atau 29,78 persen dari total anggaran Rp911,57 miliar. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp240,12 miliar atau 33,21 persen, yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang serta jasa.
Sekda menegaskan, capaian ini menunjukkan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan sesuai rencana, meskipun masih ada sejumlah sektor yang perlu dipacu, terutama pada belanja modal yang baru terealisasi 3,50 persen.
“Kita memang harus mengencangkan ikat pinggang, karena keterbatasan anggaran daat ini dan ketidakpastian transfer dana dari pusat. Sejumlah belanja terpaksa ada yang ditunda dulu hingga 50 persen seperti biaya perjalanan dinas, ATK dan lainnya,”tutur sekda.
Puluhan anggota DPRD Lamandau yang hadir menyimak laporan tersebut dengan seksama. Sejumlah catatan dan masukan pun disampaikan, terutama terkait optimalisasi PAD serta percepatan realisasi belanja pembangunan agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
“Segera diklasifikasi, mana pekerjaan yang bisa dilakukan segera, mana yang mungkin tidak bisa terealisasi. Sehingga proyek yang bisa segera di lelang agar bisa dilaksanakan. Hal ini menjadi perhatian agar percepatan pembangunan fisik dapat segera dioptimalkan pada triwulan berikutnya. Jangan sampai kita dapat teguran dari pusat,” tutup ketua DPRD. (bib)
Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp271,49 miliar atau 29,78 persen dari total anggaran Rp911,57 miliar. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp240,12 miliar atau 33,21 persen, yang sebagian besar dialokasikan untuk belanja pegawai dan belanja barang serta jasa.
Sekda menegaskan, capaian ini menunjukkan bahwa roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan sesuai rencana, meskipun masih ada sejumlah sektor yang perlu dipacu, terutama pada belanja modal yang baru terealisasi 3,50 persen.
“Kita memang harus mengencangkan ikat pinggang, karena keterbatasan anggaran daat ini dan ketidakpastian transfer dana dari pusat. Sejumlah belanja terpaksa ada yang ditunda dulu hingga 50 persen seperti biaya perjalanan dinas, ATK dan lainnya,”tutur sekda.
Puluhan anggota DPRD Lamandau yang hadir menyimak laporan tersebut dengan seksama. Sejumlah catatan dan masukan pun disampaikan, terutama terkait optimalisasi PAD serta percepatan realisasi belanja pembangunan agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat.
“Segera diklasifikasi, mana pekerjaan yang bisa dilakukan segera, mana yang mungkin tidak bisa terealisasi. Sehingga proyek yang bisa segera di lelang agar bisa dilaksanakan. Hal ini menjadi perhatian agar percepatan pembangunan fisik dapat segera dioptimalkan pada triwulan berikutnya. Jangan sampai kita dapat teguran dari pusat,” tutup ketua DPRD. (bib)
