NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Lamandau terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan anggaran daerah yang terbuka dan akuntabel. Hal itu tampak dari kehadiran Wakil Bupati Abdul Hamid dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Lamandau yang membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang digelar di aula DPRD setempat tersebut memuat pandangan umum dari seluruh fraksi terhadap pidato pengantar Bupati mengenai Ranperda LPJ APBD. Momentum ini menjadi salah satu bentuk penguatan peran eksekutif dalam proses legislasi serta pengawasan anggaran yang telah berjalan selama setahun terakhir.
Para anggota dewan dari berbagai fraksi menyampaikan pendapat dan pertanyaan secara kritis, membedah satu per satu poin dalam pidato Bupati. Ini menjadi wujud nyata DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol dan memastikan penggunaan dana publik sesuai regulasi dan sasaran.
Diskusi berlangsung cukup dinamis. Beberapa fraksi menyampaikan apresiasi atas pencapaian pembangunan daerah pada 2024. Namun, ada pula yang mengajukan masukan serta evaluasi terhadap sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Wakil Bupati Abdul Hamid yang hadir secara langsung menyimak seluruh tanggapan dari para legislator. Ia juga memberikan klarifikasi atas sejumlah poin yang dipertanyakan dalam forum tersebut.
“Rapat Paripurna Ke-3 ini merupakan bagian penting dari proses pengesahan Ranperda LPJ APBD TA 2024. Setelah mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi, DPRD akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk merumuskan rekomendasi dan akhirnya mengesahkan Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda). Proses ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah di Kabupaten Lamandau,” ujar Wabup, Rabu (16/7).
Rapat paripurna ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berpihak kepada masyarakat.
“Semoga ke depan, kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lamandau akan terus terjalin untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (bib)
NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Lamandau terus menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan anggaran daerah yang terbuka dan akuntabel. Hal itu tampak dari kehadiran Wakil Bupati Abdul Hamid dalam Rapat Paripurna Ke-3 DPRD Lamandau yang membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang digelar di aula DPRD setempat tersebut memuat pandangan umum dari seluruh fraksi terhadap pidato pengantar Bupati mengenai Ranperda LPJ APBD. Momentum ini menjadi salah satu bentuk penguatan peran eksekutif dalam proses legislasi serta pengawasan anggaran yang telah berjalan selama setahun terakhir.
Para anggota dewan dari berbagai fraksi menyampaikan pendapat dan pertanyaan secara kritis, membedah satu per satu poin dalam pidato Bupati. Ini menjadi wujud nyata DPRD dalam menjalankan fungsi kontrol dan memastikan penggunaan dana publik sesuai regulasi dan sasaran.
Diskusi berlangsung cukup dinamis. Beberapa fraksi menyampaikan apresiasi atas pencapaian pembangunan daerah pada 2024. Namun, ada pula yang mengajukan masukan serta evaluasi terhadap sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, hingga pemberdayaan masyarakat.
Wakil Bupati Abdul Hamid yang hadir secara langsung menyimak seluruh tanggapan dari para legislator. Ia juga memberikan klarifikasi atas sejumlah poin yang dipertanyakan dalam forum tersebut.
“Rapat Paripurna Ke-3 ini merupakan bagian penting dari proses pengesahan Ranperda LPJ APBD TA 2024. Setelah mendengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi, DPRD akan melakukan pembahasan lebih lanjut untuk merumuskan rekomendasi dan akhirnya mengesahkan Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda). Proses ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran daerah di Kabupaten Lamandau,” ujar Wabup, Rabu (16/7).
Rapat paripurna ini menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan legislatif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan berpihak kepada masyarakat.
“Semoga ke depan, kerjasama yang harmonis antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Lamandau akan terus terjalin untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya. (bib)
