Persetujuan DPRD terhadap skema multi-years menjadi langkah penting Pemkab Barito Utara untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur tanpa terhambat siklus anggaran tahunan.
DPRD Kota Palangka Raya menunda pengesahan Raperda PJU sambil menunggu hasil kajian skema kerja sama dengan pihak ketiga yang dinilai mampu menekan beban anggaran hingga 50 persen.
Pemko Palangka Raya mengapresiasi DPRD setelah tiga raperda strategis resmi disetujui menjadi perda, mencakup karhutla, kependudukan, dan jaminan sosial.
