NANGA BULIK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa di awal tahun 2026.
Berdasarkan hasil penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Tahun 2025, Kabupaten Lamandau berhasil meraih skor 83,40 dengan predikat Baik.
Keberhasilan ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah daerah dalam mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pembangunan.
Menyikapi capaian tersebut, Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra, menegaskan bahwa Pemkab Lamandau berkomitmen kuat untuk terus memperkuat sistem pengadaan yang berorientasi pada efektivitas pembangunan berkelanjutan.
“Penguatan pemanfaatan sistem pengadaan digital, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) menjadi aspek penting dalam penilaian ITKP tahun ini,” ujar Bupati Rizky Aditya Putra kepada awak media, Kamis (6/1).
Bupati menjelaskan bahwa hasil ITKP ini bukan sekadar angka, melainkan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional.
Orang nomor satu di Lamandau ini menilai, capaian ini sebagai indikator bahwa kualitas pengadaan di Kabupaten Lamandau terus mengalami tren perbaikan.
“Capaian ini menjadi indikator bahwa tata kelola pengadaan di Kabupaten Lamandau terus mengalami perbaikan. Ke depan, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengadaan agar semakin transparan, efisien, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, integritas dalam pengelolaannya menjadi harga mati.
“Dengan capaian ini, kami berharap Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat terus meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa untuk mendukung pembangunan daerah yang lebih baik,” tambahnya.
Mengakhiri keterangannya, bupati menegaskan bahwa hasil ITKP 2025 ini akan dijadikan bahan evaluasi mendalam. Langkah ini diambil untuk terus mendorong kinerja pengadaan sekaligus memperkuat agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan di lingkungan Pemkab Lamandau. (bib)
