NANGA BULIK, PROKALTENG.CO -Penjabat (Pj) Bupati Lamandau, Said Salim didampingi Sekda Lamandau, M. Irwansyah dan sejumlah Kepala OPD, kembali mengikuti rakor pengendalian inflasi daerah yang dilaksanakan kemendagri melalui zoom meeting, beberapa waktu lalu.
Said Salim menuturkan, dalam rakor tersebut Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan masalah perizinan adalah salah satu temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadi salah satu paling banyak terjadi pelanggaran.
“Disamping sudah dilakukan melalui sistem seperti Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Publik Online Single Submission, masih banyak pelayanan perizinan yang dilakukan secara manual, door to door, dan person to person. Sehingga menimbulkan kerawanan pemungutan liar atau gratifikasi. Oleh karena itu, perlu dibentuk tim pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah,” kata Said Salim, Rabu (5/2).
Sementara itu, Plt Kepala BPS RI melalui paparannya menjelaskan, jika secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH pada M5 Januari 2025 lebih banyak dibandingkan kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH.
“Yang menjadi catatan adalah untuk inflasi yang cukup tinggi, dari perawatan pribadi dan jasa lainnya. Yaitu inflasi 0,76 dengan andil 0,34. Catatan peristiwa Januari 2025 antara lain pemberian diskon 508 listrik, perkembangan harga BBM nonsubsidi, penyesuaian harga jual eceran, hasil tembakau buatan dalam negeri, dan perkembangan curah hujan,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, juga ditandatangani nota kesepahaman tentang kerjasama dalam pengawasan penyelenggaraan perizinan di daerah oleh Kementerian Dalam Negeri RI, Kejaksaan RI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengendalian Pembangunan Investigasi Khusus. (bib)