NANGA BULIK, PROKALTENG.CO –Â Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau mengikuti rapat koordinasi (Rakor) melalui zoom meeting bersama kemendagri di ruang rapat Bupati Lamandau.
Dalam rangka persiapan pelantikan kepala daerah (KDh) dan Wakil Kepala Daerah (WK KDh) terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024. Rakor ini diikuti oleh Sekda Lamandau, M. Irwansyah dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lamandau, Riko Porwanto, serta Ketua DPRD.
Usai kegiatan, M.Irwansyah mengatakan dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, pihaknya memerintahkan agar pelantikan kepala daerah dipercepat. Ini untuk memberi kepastian hukum dan kepala daerah tersebut bisa langsung bekerja.
“Bahwa pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa akan dilantik sekaligus dengan kepala daerah terpilih yang perkara sengketanya dinyatakan gugur melalui putusan dismissal di MK,” kata Sekda, Rabu (5/2).
Lanjut dia, sehingga sesuai dengan hasil rapat bersama dengan DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah.
“Yang awalnya tanggal 6 Februari menjadi tanggal 20 Februari mendatang yang akan dilakukan serentak oleh Presiden di Ibu Kota Negara (IKN). Kecuali untuk wilayah Aceh,” jelasnya. (bib)
NANGA BULIK, PROKALTENG.CO –Â Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau mengikuti rapat koordinasi (Rakor) melalui zoom meeting bersama kemendagri di ruang rapat Bupati Lamandau.
Dalam rangka persiapan pelantikan kepala daerah (KDh) dan Wakil Kepala Daerah (WK KDh) terpilih hasil pilkada serentak tahun 2024. Rakor ini diikuti oleh Sekda Lamandau, M. Irwansyah dan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Lamandau, Riko Porwanto, serta Ketua DPRD.
Usai kegiatan, M.Irwansyah mengatakan dalam rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa berdasarkan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, pihaknya memerintahkan agar pelantikan kepala daerah dipercepat. Ini untuk memberi kepastian hukum dan kepala daerah tersebut bisa langsung bekerja.
“Bahwa pelantikan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa akan dilantik sekaligus dengan kepala daerah terpilih yang perkara sengketanya dinyatakan gugur melalui putusan dismissal di MK,” kata Sekda, Rabu (5/2).
Lanjut dia, sehingga sesuai dengan hasil rapat bersama dengan DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP telah menyepakati jadwal pelantikan kepala daerah.
“Yang awalnya tanggal 6 Februari menjadi tanggal 20 Februari mendatang yang akan dilakukan serentak oleh Presiden di Ibu Kota Negara (IKN). Kecuali untuk wilayah Aceh,” jelasnya. (bib)
