Pembangunan tersebut, lanjutnya, juga harus menyentuh desa dan wilayah pelosok. Ia ingin masyarakat dapat merasakan dampak pembangunan secara langsung, mulai dari jalan yang lebih baik hingga pelayanan publik yang mudah dan cepat.
“Kita ingin masyarakat merasakan perubahan yang nyata. Jalan yang lebih baik, pelayanan publik yang mudah dan cepat, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, dan kesejahteraan yang semakin baik,” tegasnya.
Dalam kondisi anggaran yang terbatas, Halikinnor meminta pemerintah tidak menjadikan keterbatasan tersebut sebagai alasan untuk mengurangi semangat bekerja.
Menurutnya, pemerintah harus semakin efisien dan cermat dalam menentukan program prioritas.
“Namun keterbatasan tersebut tidak boleh membatasi semangat kita untuk bekerja. Pemerintah harus semakin efisien, cermat, dan berani menentukan prioritas,” ujarnya.
Selain pembangunan, Halikinnor turut menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menegaskan penanganan karhutla tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah.
“Kita membutuhkan kesiapsiagaan pemerintah, dukungan dunia usaha, peran para tokoh, kepedulian generasi muda, dan terutama kesadaran setiap masyarakat, agar penanganan karhutla dapat berjalan maksimal,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas karena dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga kualitas udara, kesehatan dan perekonomian masyarakat.
“Mencegah lebih baik daripada memadamkan. Menjaga alam berarti menjaga kesehatan, menjaga ekonomi, dan menjaga masa depan generasi kita,” tegas Halikinnor.
