KASONGAN, PROKALTENG.CO – Pengelolaan keuangan desa di wilayah
Kabupaten Katingan selalu menjadi perhatian. Hal ini disebabkan, sejak
meningkatnya anggaran yang dikelola oleh desa, banyak terjadi penyimpangan,
hingga berujung kepada proses hukum.
Untuk itulah Pemerintah Kabupaten
Katingan terus mengingatkan kepada seluruh kepala desa dan perangkatnya, agar
mengelola keuangan dengan baik. Kepala desa diingatkan, jangan sampai mengambil
alih peran bendahara desa.
“Semua harus bekerja sesuai
dengan tugas dan fungsinya. Jangan sampai Bendahara mengambil duit, diserahkan
kepada kepala desa. Lalu Kepala Desa yang membayar ini dan itu. Sedangkan
Bendahara, cuma meneken kwitansi dan membuat pertanggung jawabannya. Tidak
boleh seperti itu,” tegas Bupati Katingan Sakariyas dihadapan Kepala Desa
di Kecamatan Marikit, Senin (12/4).
Urusan keuangan lanjutnya, kepala
desa harus menyerahkan sepenuhnya kepada bendahara. Kepala desa hanya cukup
memerintahkan bendahara dengan membuatkan catatan, misalnya untuk pembayaran
sesuatu yang menjadi kebutuhan desa.
“Tolong ini harus menjadi
perhatian oleh pemerintah desa,” tegasnya.
Kemudian masalah kas desa,
Sakariyas menegaskan tidak boleh melebihi dari angka Rp 10 juta. Selebihnya
biarkan disimpan di bank. Sebab apabila diambil semua dari Bank, jika terjadi
sesuatu, akan menjadi masalah bagi desa itu sendiri.
“Jangan diambil semua. Jika
hilang siapa yang bertanggung jawab. Ambil uang sesuai kebutuhan saja. Tidak
boleh diambil semua. Ini bahaya,” ujarnya.
Bahkan dia juga menyinggung, tak
sedikit Kepala Desa yang dikendalikan oleh istrinya sendiri. Menurut bupati,
hal semacam ini tidak boleh ada peran istri yang ikut campur dalam jabatan.
Bahkan seolah seperti menjabat sebagai Kepala Desa. “Ini juga bisa menjadi
masalah. Sekali lagi, tolong ini harus menjadi perhatian semuanya,”
ucapnya.