KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam membangun tata kelola layanan kesehatan yang transparan dan akuntabel mendapat perhatian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Rabu (10/6), tim yang bermarkas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu turun langsung ke RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo untuk mengamati implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Mandiri dan integrasi platform SATU SEHAT.
Kunjungan yang dipusatkan di Paviliun RSUD tersebut diterima langsung Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno SP didampingi Wakil Bupati Dodo, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, Direktur RSUD dr. Dellianae, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Observasi lapangan itu menjadi bagian dari pengawalan Aksi 9 Pencegahan Korupsi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Fokus utamanya adalah memastikan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) berjalan optimal sebagai syarat verifi kasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga dapat menutup celah praktik klaim fiktif maupun manipulasi tindakan medis. Koordinator Harian Stranas PK Sari Anggraini menegaskan, kehadiran timnya bukan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah maupun rumah sakit.
“Semangat kami bukan mencari kesalahan. Semangat kami adalah membangun tata kelola yang baik agar setiap rupiah yang dikeluarkan negara benarbenar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sari.
KUALA KAPUAS,PROKALTENG.CO – Komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam membangun tata kelola layanan kesehatan yang transparan dan akuntabel mendapat perhatian Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Rabu (10/6), tim yang bermarkas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu turun langsung ke RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo untuk mengamati implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) Mandiri dan integrasi platform SATU SEHAT.
Kunjungan yang dipusatkan di Paviliun RSUD tersebut diterima langsung Bupati Kapuas H. Muhammad Wiyatno SP didampingi Wakil Bupati Dodo, Sekretaris Daerah Usis I. Sangkai, Direktur RSUD dr. Dellianae, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait. Observasi lapangan itu menjadi bagian dari pengawalan Aksi 9 Pencegahan Korupsi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Fokus utamanya adalah memastikan penerapan Rekam Medis Elektronik (RME) berjalan optimal sebagai syarat verifi kasi klaim Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga dapat menutup celah praktik klaim fiktif maupun manipulasi tindakan medis. Koordinator Harian Stranas PK Sari Anggraini menegaskan, kehadiran timnya bukan untuk mencari kesalahan pemerintah daerah maupun rumah sakit.
“Semangat kami bukan mencari kesalahan. Semangat kami adalah membangun tata kelola yang baik agar setiap rupiah yang dikeluarkan negara benarbenar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sari.
