MUARA TEWEH,PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten Barito Utara diminta untuk tidak terpaku pada angka realisasi anggaran semata, melainkan lebih mengedepankan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Barito Utara, H Shalahuddin ST MT dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 di Gedung Balai Antang, Selasa (1/9).
Bupati Shalahuddin menekankan bahwa indikator keberhasilan pembangunan bukanlah sekadar tingginya persentase penyerapan anggaran, melainkan sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) yang signifikan bagi kesejahteraan warga. Hal ini menjadi pesan penting di tengah kecenderungan birokrasi yang kerap mengejar target serapan keuangan.
“Yang kita kejar bukan sekadar persentase penyerapan, tetapi output dan outcome yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Bupati Shalahuddin dalam arahannya.
Ia mengingatkan agar setiap program pembangunan harus terukur dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Barito Utara.
Untuk memastikan hal tersebut, orang nomor satu di lingkungan Pemkab Barito Utara itu meminta seluruh perangkat daerah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Setiap satuan kerja diminta memiliki data yang akurat dan jelas mengenai target serta realisasi, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Langkah ini penting untuk mendeteksi dini setiap penyimpangan atau hambatan di lapangan.
Shalahuddin menegaskan, setiap deviasi atau ketidaksesuaian yang ditemukan dalam proses pelaksanaan kegiatan harus segera dianalisis dan dicarikan solusi. Tidak boleh ada masalah yang dibiarkan berlarut-larut tanpa tindakan perbaikan. Dengan demikian, pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan tepat sasaran.
Dalam hal pengadaan barang dan jasa, bupati meminta agar kegiatan yang telah siap dilaksanakan segera diproses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Ia menyadari pentingnya percepatan, namun percepatan tersebut tidak boleh mengorbankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
“Jangan takut mengambil keputusan, tetapi jangan pula mengambil keputusan di luar aturan. Kita harus bekerja cepat sekaligus tetap menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan,” tegasnya.
Ia mengingatkan kecepatan tetap harus diiringi dengan integritas agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Lebih lanjut, bupati mengajak seluruh jajaran birokrasi untuk membangun budaya kerja yang dinamis, di mana setiap hari harus lebih baik dari hari sebelumnya. Ia mendorong agar tidak ada lagi kebiasaan menunda-nunda pekerjaan yang sebenarnya dapat diselesaikan saat itu juga. Budaya kerja produktif ini diharapkan menjadi katalisator percepatan pembangunan daerah.
“Kita harus membuktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Barito Utara mampu bekerja cepat, bekerja tepat dan bekerja tuntas,” pungkasnya.
Dengan komitmen bersama, Shalahuddin optimistis bahwa Kabupaten Barito Utara dapat mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. (ren)
