BUNTOK- Wakil
Bupati Kabupaten Barito Selatan (Barsel) Satya Titiek Atyani Djodier mengatakan, salah satu tolok ukur kinerja
pemerintah kabupaten dapat dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (
LKPD), itulah yang paling pertama di audit
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan itu sejak diberlakukanya PP 24 tahun
2005 tentang standar akutansi pemerintah.
Titiek menjelaskan,
beberapa kelemahan yang harus diperbaiki oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) di
tahun 2020 ini, yakni kurangnya menginventarisasi dan menilai kembali aset
tetapnya, pencatatan aset yang hanya dari belanja modal yang seharusnya belanja
modal sebesar harga beli bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terikat dengan
pengadaan pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
Untuk menempatkan opini
wajar tampa pengecualian (WTP) tentunya harus memenuhi kriteria yakni sistem
pengendalian internal memadai dan tidak ada salah, janji yang material atas pos-pos laporan
keuangan.
“Secara keseluruhan
laporan keuangan telah menjanjikan secara wajar sesuai dengan standar akutansi pemerintah (SAP),†terangnya.
Orang nomor dua di
jajaran Pemkab Barsel itu mengatakan, agar LKPD itu bisa tercapai dapat kiranya
dinas terkait secara kontinyu menggelar bimtek tentang pengelolaan aset milik
daerah. Hal itu dilakukan, semata-mata untuk menyeragamkan langkah dan tindakan
yang diperlukan dalam pengelolaan sesuai dengan perundang-undangan.(ner/ari/dar)