BUNTOK, PROKALTENG.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Selatan (Barsel) mematangkan persiapan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia dan Hari Jadi (Harjad) ke-67 Kabupaten Barito Selatan Tahun 2026, melalui rapat koordinasi yang digelar di Aula Sekretariat Daerah (Setda), Senin (13/7) lalu.
Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, peringatan kedua agenda tersebut dipastikan tetap digelar dengan konsep yang lebih sederhana.
Rapat dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Barsel, Dr. Ita Minarni, ST., MT., serta dihadiri seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barsel dan para camat.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah membahas berbagai persiapan pelaksanaan dua agenda besar tersebut. Namun, pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang masih menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
” Peringatan HUT RI ke-81 maupun Hari Jadi Barito Selatan ke-67 tetap akan dilaksanakan, tetapi dengan konsep yang lebih sederhana dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hari ini kita menggelar rapat koordinasi terkait pelaksanaan upacara dan rangkaian kegiatan HUT RI ke-81 serta Hari Jadi Kabupaten Barito Selatan ke-67,” ujar Ita Minarni.
Ita menjelaskan, untuk peringatan HUT Kemerdekaan RI tahun ini, pemerintah daerah memutuskan hanya melaksanakan upacara bendera tanpa rangkaian perlombaan maupun kegiatan hiburan seperti tahun sebelumnya.
” Karena saat ini masih dalam kondisi efisiensi anggaran, maka kegiatan 17 Agustus difokuskan pada pelaksanaan upacara. Itu merupakan kewajiban sebagai bentuk penghormatan kepada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” jelas Ita.
Hal serupa juga diterapkan pada peringatan Hari Jadi ke-67 Kabupaten Barsel. Pemerintah daerah mengindikasikan tidak akan menggelar Barsel Expo yang selama ini menjadi agenda tahunan.
Melihat kondisi anggaran yang terbatas, kemungkinan besar Barsel Expo tidak diselenggarakan. Namun, upacara peringatan dan kegiatan syukuran tetap akan dilaksanakan.
Meski demikian, Pemkab Barsel masih membuka peluang menghadirkan kegiatan yang dapat memberikan dampak ekonomi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, salah satu opsi yang sedang dibahas bersama pimpinan daerah adalah penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan produk UMKM lokal, termasuk kemungkinan program makan gratis yang memanfaatkan hasil produksi pelaku usaha setempat.
” Kami masih akan berkoordinasi dengan pimpinan untuk menentukan bentuk kegiatan yang tetap dapat memberikan ruang bagi UMKM, tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” tukasnya. (ena/kpg)
