Dalam beberapa tahun terakhir, daerah penghasil sumber daya alam mengalami penurunan Dana Bagi Hasil (DBH), termasuk Kalimantan Tengah yang mengalami penurunan signifikan dari kisaran Rp2,4 triliun menjadi sekitar Rp504 miliar.
Kondisi ini berpotensi memperlambat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan belanja pemerintah daerah.
Di sinilah sawit dapat menjadi penopang ekonomi daerah. Namun, ketergantungan pada ekspor bahan mentah bukanlah strategi jangka panjang yang ideal.
Fluktuasi harga CPO dunia, perubahan kebijakan perdagangan internasional, serta tuntutan keberlanjutan lingkungan dapat menjadi risiko yang sewaktu-waktu mengganggu stabilitas ekonomi daerah.
Karena itu, masa depan ekonomi sawit Kalimantan Tengah harus diarahkan pada hilirisasi. Daerah tidak boleh hanya menjadi pemasok tandan buah segar (TBS) atau CPO, tetapi harus menjadi pusat pengembangan industri berbasis sawit.
Produk turunan seperti minyak goreng, biodiesel, oleokimia, kosmetik, farmasi, hingga bahan baku energi terbarukan memiliki nilai tambah yang jauh lebih tinggi dibandingkan menjual bahan mentah.
Keberhasilan program biodiesel nasional hingga B40 dan rencana implementasi B50 menunjukkan bahwa sawit tidak lagi sekadar komoditas perkebunan, melainkan bagian dari strategi ketahanan energi nasional.
Dengan berkembangnya industri biodiesel, permintaan domestik terhadap minyak sawit akan semakin kuat sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor.
Selain hilirisasi, peningkatan produktivitas kebun rakyat juga menjadi agenda mendesak. Saat ini masih terdapat kesenjangan produktivitas antara perkebunan rakyat dan perusahaan besar.
Program peremajaan sawit rakyat, penggunaan bibit unggul, digitalisasi manajemen kebun, serta akses pembiayaan yang lebih mudah perlu terus diperluas. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan kesejahteraan petani dapat dicapai tanpa harus membuka lahan baru.
