PROKALTENG.CO – Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin memperkuat kolaborasi dengan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat (ULM) dalam mendukung penempatan, pelindungan, dan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia. Hal itu dibahas dalam audiensi di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendukung penempatan, pelindungan, serta pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia.
Audiensi dihadiri Dekan Fakultas Hukum ULM Dr. Hj. Erlina dan Wakil Dekan Bidang Akademik FH ULM Dr. H. Saprudin, S.H.
Pertemuan juga membahas tindak lanjut kerja sama yang telah terjalin antara Kementerian P2MI dan ULM, termasuk penguatan peran Migrant Center di lingkungan perguruan tinggi.
Menteri Mukhtarudin mengatakan, kolaborasi dengan perguruan tinggi memiliki nilai tambah strategis, baik bagi mahasiswa, perguruan tinggi, maupun pemerintah.
Menurutnya, kerja sama tersebut dapat memperluas akses mahasiswa terhadap peluang kerja global sekaligus meningkatkan kompetensi dan kesiapan mereka menghadapi dunia kerja internasional.
“Mahasiswa dapat dipersiapkan menjadi calon Pekerja Migran Indonesia yang unggul dan kompetitif, sekaligus menjadi duta migrasi aman serta agen pencegahan migrasi nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),” ujar Menteri Mukhtarudin.
Bagi pemerintah, kata Menteri Mukhtarudin, sinergi dengan perguruan tinggi dapat memperkuat ekosistem penyiapan sumber daya manusia secara lebih terstruktur, meningkatkan kualitas data Pekerja Migran, serta mendukung kebijakan penempatan dan pelindungan yang semakin efektif.
Menteri Mukhtarudin menilai perguruan tinggi juga memiliki posisi strategis sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Karena itu, kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu terus diperkuat untuk mendorong migrasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah potensi kerja sama antara Kementerian P2MI dan Fakultas Hukum ULM turut dibahas.
