32.7 C
Jakarta
Wednesday, February 12, 2025

Dinilai Susahkan Rakyat, Buruh Desak Prabowo Pecat Bahlil Imbas Larangan Pengecer Jual LPG 3 Kg

PROKALTENG.CO-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh meminta Presiden Prabowo Subianto memecat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buntut kebijakan larangan warung menjual Gas LPG 3 kilogram (Kg). Karena, kebijakan ini telah menimbulkan kesulitan bagi jutaan rakyat kecil di Indonesia.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, informasi yang diterimanya penyebab kelangkaan, Elpiji 3 kg setelah Kementerian ESDM melarang pengecer menjual gas bersubsidi tersebut per 1 Februari 2025. Karena aturan ini, lanjut Said, gas melon hanya tersedia di agen-agen dan pangkalan resmi.

“Menteri ESDM harus dipecat karena kebijakan yang menyusahkan rakyat kecil,” tegas Said Iqbal saat aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian ESDM, Rabu 5 Februari 2025.

Baca Juga :  Bibit Siklon Terdeteksi, BMKG Minta Masyarakat Waspada

Dia mengatakan, larangan itu menyebabkan masyarakat kesusahan mencari gas LPG 3 Kg hingga menimbulkan antrean panjang di agen-agen dan pangkalan. Alhasil, kata dia, kebijakan Bahlilitu membuat masyarakat kiat terhimpit.

“Kebijakan Menteri ESDM yang melarang penjualan gas LPG 3 kg di warung adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Akibatnya, masyarakat kecil, termasuk buruh dan pedagang kaki lima seperti penjual gorengan, semakin terhimpit,” lanjutnya.

Said pun mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran jika dalam 2 hari pasokan gas LPG 3 Kg tetap pangka.

“Jika dalam 2×24 jam gas LPG 3 kg tetap langka dan rakyat terus kesulitan, maka puluhan ribu buruh akan turun ke jalan pada 6 Februari 2025 untuk menggelar aksi besar-besaran di Kantor Kementerian ESDM, DPR RI,” katanya.

Baca Juga :  Info Penting! Ini Penjelasan Menpan RB soal Penghapusan Honorer

Said pun menyerukan kepada seluruh buruh, pedagang kecil, serta masyarakat yang terdampak untuk bersatu dalam perjuangan ini. Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat harus segera dicabut demi kesejahteraan masyarakat kecil di Indonesia.

“Ketersediaan Gas LPG 3 kg untuk rakyat harus terjamin dan tidak boleh langka,” pungkasnya. (cah/fin/jpg)

PROKALTENG.CO-Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh meminta Presiden Prabowo Subianto memecat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buntut kebijakan larangan warung menjual Gas LPG 3 kilogram (Kg). Karena, kebijakan ini telah menimbulkan kesulitan bagi jutaan rakyat kecil di Indonesia.

Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan, informasi yang diterimanya penyebab kelangkaan, Elpiji 3 kg setelah Kementerian ESDM melarang pengecer menjual gas bersubsidi tersebut per 1 Februari 2025. Karena aturan ini, lanjut Said, gas melon hanya tersedia di agen-agen dan pangkalan resmi.

“Menteri ESDM harus dipecat karena kebijakan yang menyusahkan rakyat kecil,” tegas Said Iqbal saat aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian ESDM, Rabu 5 Februari 2025.

Baca Juga :  Bibit Siklon Terdeteksi, BMKG Minta Masyarakat Waspada

Dia mengatakan, larangan itu menyebabkan masyarakat kesusahan mencari gas LPG 3 Kg hingga menimbulkan antrean panjang di agen-agen dan pangkalan. Alhasil, kata dia, kebijakan Bahlilitu membuat masyarakat kiat terhimpit.

“Kebijakan Menteri ESDM yang melarang penjualan gas LPG 3 kg di warung adalah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Akibatnya, masyarakat kecil, termasuk buruh dan pedagang kaki lima seperti penjual gorengan, semakin terhimpit,” lanjutnya.

Said pun mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran jika dalam 2 hari pasokan gas LPG 3 Kg tetap pangka.

“Jika dalam 2×24 jam gas LPG 3 kg tetap langka dan rakyat terus kesulitan, maka puluhan ribu buruh akan turun ke jalan pada 6 Februari 2025 untuk menggelar aksi besar-besaran di Kantor Kementerian ESDM, DPR RI,” katanya.

Baca Juga :  Info Penting! Ini Penjelasan Menpan RB soal Penghapusan Honorer

Said pun menyerukan kepada seluruh buruh, pedagang kecil, serta masyarakat yang terdampak untuk bersatu dalam perjuangan ini. Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat harus segera dicabut demi kesejahteraan masyarakat kecil di Indonesia.

“Ketersediaan Gas LPG 3 kg untuk rakyat harus terjamin dan tidak boleh langka,” pungkasnya. (cah/fin/jpg)

Terpopuler

Artikel Terbaru

/