PROKALTENG.CO-Pemerintah Iran mulai menyiapkan skema baru pengaturan pelayaran di Selat Hormuz pasca konflik dengan Amerika Serikat. Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Talaei-Nik, menegaskan seluruh kapal yang melintas wajib mematuhi aturan yang ditetapkan Teheran.
“Pelayaran melalui Selat Hormuz setelah berakhirnya perang akan dilakukan sesuai aturan Iran,” ujar Talaei-Nik pada Selasa (28/4), seperti dikutip kantor berita Tasnim via ANTARA. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum menteri pertahanan Shanghai Cooperation Organisation di Bishkek, Kyrgyzstan.
Kapal Komersial Wajib Ikuti Protokol Iran
Menurut Talaei-Nik, aturan baru akan fokus pada kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Mereka diwajibkan mengikuti protokol khusus untuk menjaga keamanan nasional Iran. Iran juga tengah merancang kerja sama pengelolaan navigasi dengan Oman yang menguasai sisi selatan selat strategis tersebut. Kolaborasi ini diproyeksikan menjadi dasar sistem pengawasan lalu lintas kapal di kawasan.
Selain aturan navigasi, Iran berencana menerapkan pungutan bagi kapal yang melintas. Langkah ini diperkuat dengan inisiatif legislatif dari parlemen Iran yang sedang dibahas. Untuk mendukung kebijakan tersebut, bank sentral Iran membuka empat rekening dalam mata uang rial, yuan, dolar AS, dan euro. Ini dipakai sebagai mekanisme pembayaran biaya transit.
Diketahui, ketegangan di kawasan meningkat setelah AS bersama Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari. Serangan itu menewaskan lebih dari 3.000 orang.
Setelah itu, Iran dan AS menyepakati gencatan senjata dua pekan pada awal April. Pembicaraan lanjutan di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan signifikan. Di tengah kebuntuan diplomatik, AS memberlakukan blokade angkatan laut terhadap sejumlah pelabuhan Iran. Langkah ini memperumit situasi geopolitik di kawasan Teluk. (*)
PROKALTENG.CO-Pemerintah Iran mulai menyiapkan skema baru pengaturan pelayaran di Selat Hormuz pasca konflik dengan Amerika Serikat. Wakil Menteri Pertahanan Iran, Reza Talaei-Nik, menegaskan seluruh kapal yang melintas wajib mematuhi aturan yang ditetapkan Teheran.
“Pelayaran melalui Selat Hormuz setelah berakhirnya perang akan dilakukan sesuai aturan Iran,” ujar Talaei-Nik pada Selasa (28/4), seperti dikutip kantor berita Tasnim via ANTARA. Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum menteri pertahanan Shanghai Cooperation Organisation di Bishkek, Kyrgyzstan.
Kapal Komersial Wajib Ikuti Protokol Iran
Menurut Talaei-Nik, aturan baru akan fokus pada kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz. Mereka diwajibkan mengikuti protokol khusus untuk menjaga keamanan nasional Iran. Iran juga tengah merancang kerja sama pengelolaan navigasi dengan Oman yang menguasai sisi selatan selat strategis tersebut. Kolaborasi ini diproyeksikan menjadi dasar sistem pengawasan lalu lintas kapal di kawasan.
Selain aturan navigasi, Iran berencana menerapkan pungutan bagi kapal yang melintas. Langkah ini diperkuat dengan inisiatif legislatif dari parlemen Iran yang sedang dibahas. Untuk mendukung kebijakan tersebut, bank sentral Iran membuka empat rekening dalam mata uang rial, yuan, dolar AS, dan euro. Ini dipakai sebagai mekanisme pembayaran biaya transit.
Diketahui, ketegangan di kawasan meningkat setelah AS bersama Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari. Serangan itu menewaskan lebih dari 3.000 orang.
Setelah itu, Iran dan AS menyepakati gencatan senjata dua pekan pada awal April. Pembicaraan lanjutan di Islamabad, Pakistan, berakhir tanpa kesepakatan signifikan. Di tengah kebuntuan diplomatik, AS memberlakukan blokade angkatan laut terhadap sejumlah pelabuhan Iran. Langkah ini memperumit situasi geopolitik di kawasan Teluk. (*)
