Mengemukannya kembali wacana evaluasi terkait Pilkada langsung terus menuai
banyak protes. Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay
menilai tidak tepat jika pemilihan kepala daerah (Pilkada) kembali dipilih oleh
DPRD. Menurutnya, perdebatan Pilkada langsung atau pun tidak langsung sudah
diakhiri sejak 2004 lalu.
“Perdebatan
langsung atau tidak langsung sudah diakhiri menjelang 2004, yang sebelumnya
pemilihannya ada di DPRD. Waktu itu diakhiri adanya Perppu pada masa
pemerintahan Presiden SBY,†kata Hadar di kantor Formappi, Jalan Matraman,
Jakarta Timur, Minggu (24/11).
Hadar
menuturkan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD sangat kental nuansa politik.
Bahkan bisa saja kepala daerah yang dipilih DPRD tidak dikehendaki rakyat.
“Di DPRD itu
bukan tidak ada persoalan politiknya, misalnya yang dipilih DPRD tidak
dikehendaki oleh masyarakat, protes kekecewaan dan demo,†terang Hadar.
Hadar
menegaskan, jika kepala daerah ditunjuk oleh DPRD, maka orientasi kerjanya
tidak bertanggungjawab kepada rakyat. Namun, bagaimana bisa memenuhi keinginan
DPRD.
“Akan menjadi
arena permainan politik, permainan uang, kalau tidak akan dijatuhkan. Jadi
banyak masalah,†tegas Hadar.
Senada dengan
Hadar, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Jakarta, Humprey
Djemat pun tidak menyetujui jika proses Pilkada kembali ditunjuk oleh DPRD.
Menurutnya tidak tepat, jika permasalahannya difokuskan pada proses Pilkada
langsung.
“Banyak juga
dari Pilkada langsung ini memunculkan figur-figur yang kredibilitas tinggi
seorang Ahok tidak akan muncul, termasuk juga Jokowi, Risma dan Ridwan Kamil
jika proses Pilkada dilakukan secara tidak managing,†ujar Humprey.
Selain itu
Humprey menyebut jika proses Pilkada dilakukan secara tidak langsung, maka
oligarki partai akan sangat tinggi. “Tentu oligarki partai politik sangat
tinggi. Tentu (Pilkada tidak langsung) pakai barang busuk lagi, sehingga ini
jadi satu gagasan lama,†sesalnya.(jpc)