alexametrics
23.2 C
Palangkaraya
Thursday, August 18, 2022

Mahar Politik Makin Mahal, Hadar Setuju Pilkada Dievaluasi

Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay setuju untuk
dilakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Pasalnya, muncul biaya mahar
politik yang sangat tinggi dari partai politik.
“Persoalan juga
yang sangat menonjol yaitu persoalan politik uang. Hal ini menurut kami harus
dibenahi,” kata Hadar di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur,
Minggu (24/11).

Hadar
menyatakan, politik uang memang permasalahan yang terjadi pada proses Pilkada
langsung yang memang harus dibenahi. Terlebih, jika proses Pilkada tidak
dilakukan secara langsung, mahar politik pun tetap ada.

“Faktor politik
uang itu bukan berarti tidak dibenahi, kita pastikan bahwa mereka bisa bekerja
dengan baik memenuhi perannya,” tegas Hadar.

Baca Juga :  Cegah Covid-19, Polres Kapuas Berkoordinasi dengan Diskominfo

Oleh karena
itu, Hadar menyetujui jika ingin adanya evaluasi Pilkada. Maka harus didasari
dengan data-data yang relevan.

“Kami setuju
didasari dengan data-data, tetapi jangan melompat kesalahan ini karena
pelaksanaannya (secara langsung),” pungkasnya.

Sebelumnya, wacana
evaluasi Pilkada pertama kali diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian. Dia berharap adanya kajian indeks kedewasaan demokrasi pada
tiap-tiap daerah terkait Pilkada langsung.

Tito
mengatakan, hasil kajian indeks kedewasaan demokrasi itu akan menjadi opsi
mekanisme pilkada dilakukan secara asimetris.

“Salah satunya
sistem asimetris, sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita
harus membuat indeks democratic maturity , yaitu kedewasaan demokrasi
tiap daerah,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).(jpc)

Baca Juga :  Puluhan Wartawan ‘Upgrade’ Ilmu Menulis dan Memotret Olahraga

 

Mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay setuju untuk
dilakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Pasalnya, muncul biaya mahar
politik yang sangat tinggi dari partai politik.
“Persoalan juga
yang sangat menonjol yaitu persoalan politik uang. Hal ini menurut kami harus
dibenahi,” kata Hadar di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur,
Minggu (24/11).

Hadar
menyatakan, politik uang memang permasalahan yang terjadi pada proses Pilkada
langsung yang memang harus dibenahi. Terlebih, jika proses Pilkada tidak
dilakukan secara langsung, mahar politik pun tetap ada.

“Faktor politik
uang itu bukan berarti tidak dibenahi, kita pastikan bahwa mereka bisa bekerja
dengan baik memenuhi perannya,” tegas Hadar.

Baca Juga :  Pembunuh Fa-Lao

Oleh karena
itu, Hadar menyetujui jika ingin adanya evaluasi Pilkada. Maka harus didasari
dengan data-data yang relevan.

“Kami setuju
didasari dengan data-data, tetapi jangan melompat kesalahan ini karena
pelaksanaannya (secara langsung),” pungkasnya.

Sebelumnya, wacana
evaluasi Pilkada pertama kali diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Tito Karnavian. Dia berharap adanya kajian indeks kedewasaan demokrasi pada
tiap-tiap daerah terkait Pilkada langsung.

Tito
mengatakan, hasil kajian indeks kedewasaan demokrasi itu akan menjadi opsi
mekanisme pilkada dilakukan secara asimetris.

“Salah satunya
sistem asimetris, sistem yang tadi disampaikan. Kalau asimetris berarti kita
harus membuat indeks democratic maturity , yaitu kedewasaan demokrasi
tiap daerah,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).(jpc)

Baca Juga :  Cegah Covid-19, Polres Kapuas Berkoordinasi dengan Diskominfo

 

Most Read

Artikel Terbaru

Merdeka Kepundungan

Momen HUT RI, Bangkit dari Keterpurukan

Gangguan Kesenangan

/