PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemadaman listrik di Kota Palangka Raya yang masih kerap terjadi. Hal itu menuai sorotan tajam dari Akademisi Ekonomi, Suherman Juhari.
Ia menilai gangguan pasokan energi ini memberikan pukulan berat bagi perekonomian masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sekaligus menjadi ironi bagi Kalimantan Tengah sebagai salah satu lumbung batu bara nasional.
Menurut Suherman. Listrik saat ini telah menjadi faktor produksi yang sangat vital. Ketika pasokan terganggu, produktivitas usaha masyarakat otomatis merosot. Sektor yang paling rentan seperti usaha kuliner, percetakan, bengkel, toko modern, laundry, hingga berbagai usaha yang berbasis teknologi digital.
“Bagi pelaku UMKM, pemadaman listrik berarti waktu produksi berkurang, pelayanan kepada konsumen terganggu, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian akibat bahan baku yang rusak atau transaksi yang tertunda,” ujar Suherman, Selasa (30/6/2026).
Kondisi ini diperberat oleh fakta bahwa tidak semua pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk menyediakan generator set (genset) mandiri. Tingginya biaya investasi dan operasional genset membuat banyak pengusaha kecil pasrah, yang berujung pada menurunnya pendapatan harian mereka secara drastis.
Suherman memaparkan. Bahwa dampak sistemik dari krisis listrik ini turut merugikan masyarakat luas. Aktivitas perdagangan menjadi kurang lancar, layanan digital dan transaksi elektronik terganggu, sementara produktivitas rumah tangga dan sektor jasa ikut menurun.
Ia juga memperingatkan dampak jangka panjang apabila pemadaman terus berulang dalam durasi yang lama. “Kepercayaan investor terhadap kepastian berusaha juga dapat ikut terpengaruh. Sebab, salah satu indikator utama iklim investasi yang baik adalah keandalan pasokan energi,” tegasnya.
Secara khusus, Suherman menyoroti ironi sebagai salah satu daerah penyumbang utama batu bara nasional , bahan baku utama pembangkit listrik masyarakat Kalteng justru masih harus berhadapan dengan masalah pemadaman.
“Masyarakat tentu berharap ketersediaan listrik yang andal menjadi bagian dari manfaat pembangunan daerah. Keandalan energi tidak hanya berkaitan dengan pelayanan publik, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya saing daerah, dan keberlangsungan aktivitas usaha,” jelasnya.
Menyikapi kondisi tersebut, Suherman mendesak pemerintah dan PLN untuk bergerak cepat. Penguatan sistem kelistrikan, peningkatan keandalan jaringan, serta antisipasi gangguan harus dipercepat agar kejadian serupa tidak terus berulang.
“Ketahanan energi bukan hanya diukur dari kemampuan memproduksi listrik, tetapi juga dari kemampuan memastikan listrik tersedia secara stabil sehingga aktivitas ekonomi berjalan tanpa hambatan. Jangan sampai anggaran ketahanan energi sudah dianggarkan Rp402 triliun, tapi di lapangan listrik kita tidak terlihat ‘tahan’,” pungkasnya. (her)
