Melalui pengawasan yang lebih intensif, pemerintah berharap tidak terjadi kekurangan pasokan batu bara yang dapat mengganggu operasional pembangkit listrik dan berdampak pada pelayanan listrik kepada masyarakat.
Kementerian ESDM menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk menerbitkan aturan baru terkait pembatasan tambahan bagi perusahaan batu bara. Pemerintah menilai kerangka regulasi yang ada sudah cukup untuk menjamin pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri.
Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh aturan yang telah berlaku dapat dijalankan secara efektif. Salah satu dasar hukum yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Aturan tersebut mengatur berbagai ketentuan penting, termasuk kewajiban perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik melalui mekanisme DMO. Kebijakan ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan kebutuhan energi nasional.
Dengan pasokan batu bara yang semakin terjamin serta pengawasan yang diperkuat, pemerintah optimistis keandalan sistem kelistrikan nasional dapat terus terjaga. Langkah ini juga diharapkan mampu meminimalkan risiko gangguan pasokan energi yang dapat berdampak pada aktivitas ekonomi maupun kebutuhan listrik masyarakat di seluruh Indonesia. (jpg)
Melalui pengawasan yang lebih intensif, pemerintah berharap tidak terjadi kekurangan pasokan batu bara yang dapat mengganggu operasional pembangkit listrik dan berdampak pada pelayanan listrik kepada masyarakat.
Kementerian ESDM menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada rencana untuk menerbitkan aturan baru terkait pembatasan tambahan bagi perusahaan batu bara. Pemerintah menilai kerangka regulasi yang ada sudah cukup untuk menjamin pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri.
Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh aturan yang telah berlaku dapat dijalankan secara efektif. Salah satu dasar hukum yang menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Aturan tersebut mengatur berbagai ketentuan penting, termasuk kewajiban perusahaan tambang untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik melalui mekanisme DMO. Kebijakan ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekspor dan kebutuhan energi nasional.
Dengan pasokan batu bara yang semakin terjamin serta pengawasan yang diperkuat, pemerintah optimistis keandalan sistem kelistrikan nasional dapat terus terjaga. Langkah ini juga diharapkan mampu meminimalkan risiko gangguan pasokan energi yang dapat berdampak pada aktivitas ekonomi maupun kebutuhan listrik masyarakat di seluruh Indonesia. (jpg)
