SAMPIT, PROKALTENG.CO– Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Bima Santoso, mengajak perusahaan kepelabuhanan yang beroperasi di daerah setempat untuk melengkapi semua fasilitas keselamatan para pekerja sesuai yang disyaratkan dalam aturan.
“Pemerintah sudah membuat aturan yang bertujuan demi kepentingan perusahaan, pekerja dan masyarakat, karenanya sudah sepatutnya dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik untuk kenyamanan bersama,” kata Bima Santoso, Senin (14/11).
Menurutnya, kelayakan dermaga juga mereka nilai sangat perlu ditingkatkan karena dari yang pihaknya lihat ada beberapa titik yang dinilai rawan atau berbahaya dan ada juga yang kurang lebar. Pihaknya menginginkan terminal khusus dan TUKS beroperasi sesuai aturan sehingga bisa berkontribusi terhadap masyarakat, daerah dan lingkungan.
“Saat kami turun ke lapangan, ada TUKS yang dinilai sudah cukup bagus, namun ada pula yang dinilai perlu pembenahan karena masih ada kewajiban-kewajiban yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai aturan. Hal inilah yang menjadi perhatian kami khususnya di Komisi IV yang membidangi kepelabuhanan karena dampaknya berkaitan dengan keselamatan pekerja dan ancaman pencemaran lingkungan,” ujar Bima.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menambahkan, perusahaan sudah seharusnya sejak awal mempersiapkan diri untuk memenuhi semua syarat yang ditentukan, kalau ingin beroperasi sesuai aturan. Karena aturan sudah jelas dan rinci, seperti terkait teknis areal parkir, dermaga, tempat penumpukan material dan lainnya sehingga tinggal diikuti.
“Kalau tidak mau mematuhinya, maka tentunya akan ada konsekuensi yang mungkin harus diterima, Kalau dianggap merupakan sebuah pelanggaran aturan, karenanya kami mengingatkan agar semua TUKS memenuhi semua fasilitas sebagaimana tertuang dalam aturan,” tutupnya. (bah)
SAMPIT, PROKALTENG.CO– Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Bima Santoso, mengajak perusahaan kepelabuhanan yang beroperasi di daerah setempat untuk melengkapi semua fasilitas keselamatan para pekerja sesuai yang disyaratkan dalam aturan.
“Pemerintah sudah membuat aturan yang bertujuan demi kepentingan perusahaan, pekerja dan masyarakat, karenanya sudah sepatutnya dipatuhi dan dilaksanakan dengan baik untuk kenyamanan bersama,” kata Bima Santoso, Senin (14/11).
Menurutnya, kelayakan dermaga juga mereka nilai sangat perlu ditingkatkan karena dari yang pihaknya lihat ada beberapa titik yang dinilai rawan atau berbahaya dan ada juga yang kurang lebar. Pihaknya menginginkan terminal khusus dan TUKS beroperasi sesuai aturan sehingga bisa berkontribusi terhadap masyarakat, daerah dan lingkungan.
“Saat kami turun ke lapangan, ada TUKS yang dinilai sudah cukup bagus, namun ada pula yang dinilai perlu pembenahan karena masih ada kewajiban-kewajiban yang belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai aturan. Hal inilah yang menjadi perhatian kami khususnya di Komisi IV yang membidangi kepelabuhanan karena dampaknya berkaitan dengan keselamatan pekerja dan ancaman pencemaran lingkungan,” ujar Bima.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menambahkan, perusahaan sudah seharusnya sejak awal mempersiapkan diri untuk memenuhi semua syarat yang ditentukan, kalau ingin beroperasi sesuai aturan. Karena aturan sudah jelas dan rinci, seperti terkait teknis areal parkir, dermaga, tempat penumpukan material dan lainnya sehingga tinggal diikuti.
“Kalau tidak mau mematuhinya, maka tentunya akan ada konsekuensi yang mungkin harus diterima, Kalau dianggap merupakan sebuah pelanggaran aturan, karenanya kami mengingatkan agar semua TUKS memenuhi semua fasilitas sebagaimana tertuang dalam aturan,” tutupnya. (bah)
