KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah setempat dapat melakukan upaya dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melalui sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Seruyan, Atinita saat membacakan pandangan umum fraksi partai Golkar terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
“Agar PBB-P2 mampu menambah pendapatan daerah, guna membantu pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Fraksi Partai Golkar juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah,” kata Atinita baru-baru ini.
Dijelaskannya, pertama perlu ditetapkan batas minimum piutang PBB-P2 yang harus direalisasikan dalam penagihan piutang PBB-P2. Kedua, melakukan pemutakhiran database sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam melakukan input atau pemeriksaan data, khususnya untuk kesesuaian antara tagihan nilai PBB-P2 dengan nilai objek pajak yang sebenarnya.
“Kemudian, juga dapat melakukan pelatihan sumber daya administrator pajak agar dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam melakukan pengelolaan PBB-P2, dan terkahir melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sebagai wajib pajak mengenai PBB-P2,” pungkasnya. (ais/hnd)
KUALA PEMBUANG, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Golongan Karya atau Golkar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan meminta pemerintah daerah setempat dapat melakukan upaya dalam menambah pendapatan asli daerah (PAD). Salah satunya melalui sektor Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Hal itu disampaikan Anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Seruyan, Atinita saat membacakan pandangan umum fraksi partai Golkar terhadap pidato pengantar Bupati Seruyan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
“Agar PBB-P2 mampu menambah pendapatan daerah, guna membantu pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Fraksi Partai Golkar juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah,” kata Atinita baru-baru ini.
Dijelaskannya, pertama perlu ditetapkan batas minimum piutang PBB-P2 yang harus direalisasikan dalam penagihan piutang PBB-P2. Kedua, melakukan pemutakhiran database sehingga dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam melakukan input atau pemeriksaan data, khususnya untuk kesesuaian antara tagihan nilai PBB-P2 dengan nilai objek pajak yang sebenarnya.
“Kemudian, juga dapat melakukan pelatihan sumber daya administrator pajak agar dapat meminimalisir adanya kesalahan dalam melakukan pengelolaan PBB-P2, dan terkahir melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sebagai wajib pajak mengenai PBB-P2,” pungkasnya. (ais/hnd)
