PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Komitmen meningkatkan kualitas pendidikan di Kalimantan Tengah terus diperjuangkan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng).
Melalui kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), pimpinan DPRD membawa berbagai aspirasi masyarakat yang selama ini menjadi tantangan dunia pendidikan, mulai dari pemerataan akses belajar, kualitas tenaga pendidik, hingga peluang sinergi program antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, mengatakan kunjungan tersebut bukan sekadar agenda koordinasi, tetapi menjadi kesempatan strategis untuk memastikan kebutuhan pendidikan di daerah mendapat perhatian pemerintah pusat, khususnya bagi jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalteng.
Menurutnya, masih banyak persoalan pendidikan yang memerlukan dukungan lintas pemerintah agar dapat diselesaikan secara bertahap dan berkelanjutan.
Karena itu, DPRD Kalteng memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaikan langsung berbagai aspirasi masyarakat.
“Kunjungan kerja ke Kemendikdasmen ini menjadi wadah penting bagi kami untuk menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat terkait sistem pendidikan saat ini. Mulai dari kurikulum yang adaptif, tantangan guru di daerah, hingga akses pendidikan yang lebih merata. Semua kami sampaikan demi menghadirkan sistem pendidikan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga berkeadilan bagi seluruh anak bangsa,” ujar Riska, belum lama ini.
Ia menjelaskan, tantangan pendidikan di Kalteng memiliki karakteristik yang berbeda dibanding banyak daerah lain di Indonesia.
Luas wilayah yang mencapai sekitar satu setengah kali Pulau Jawa menyebabkan masih terdapat daerah-daerah yang sulit dijangkau, sehingga pemerataan layanan pendidikan menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Kondisi geografis tersebut, lanjutnya, berdampak terhadap distribusi tenaga pendidik, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, hingga pelaksanaan berbagai program peningkatan mutu sekolah. Oleh sebab itu, kebijakan nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Riska menilai kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi harus terus diperkuat sehingga berbagai program pendidikan dapat saling mendukung dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Dengan sinergi yang baik, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pelaksanaan program sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
