PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menegaskan, kebijakan pembangunan daerah harus menyentuh masyarakat akar rumput, terutama di wilayah yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota. Pemerataan ke desa-desa sangat penting karena di sanalah masyarakat kita yang paling membutuhkan sentuhan program pembangunan,” ujar Purdiono, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, program pembangunan yang dirancang Gubernur Kalteng direncanakan mulai berjalan pada 2026. DPRD menyepakati arah kebijakan tersebut dengan catatan pelaksanaan program harus tepat sasaran.
Meski demikian, Purdiono mengingatkan agar rencana pembangunan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Semua program tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Proyeksi yang kita tetapkan saat ini adalah target, dan bisa saja berubah ke depannya,” jelasnya.
Terkait pendanaan, ia menekankan pentingnya inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD harus menjadi prioritas. Kita harus kreatif membuka sumber baru. Kami yakin Kalteng bisa lebih maju jika PAD-nya meningkat signifikan,” tegasnya.
DPRD juga berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara aktif.
“Pengawasan bukan hanya di atas kertas, tetapi dilakukan langsung di lapangan. Jika ada kendala, kami akan sampaikan ke pemerintah untuk dicarikan solusi bersama,” pungkasnya. (hfz)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono, menegaskan, kebijakan pembangunan daerah harus menyentuh masyarakat akar rumput, terutama di wilayah yang masih tertinggal dari sisi infrastruktur dan pelayanan dasar.
“Pembangunan tidak boleh hanya berpusat di kota. Pemerataan ke desa-desa sangat penting karena di sanalah masyarakat kita yang paling membutuhkan sentuhan program pembangunan,” ujar Purdiono, baru-baru ini.
Ia menjelaskan, program pembangunan yang dirancang Gubernur Kalteng direncanakan mulai berjalan pada 2026. DPRD menyepakati arah kebijakan tersebut dengan catatan pelaksanaan program harus tepat sasaran.
Meski demikian, Purdiono mengingatkan agar rencana pembangunan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Semua program tentu harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Proyeksi yang kita tetapkan saat ini adalah target, dan bisa saja berubah ke depannya,” jelasnya.
Terkait pendanaan, ia menekankan pentingnya inovasi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD harus menjadi prioritas. Kita harus kreatif membuka sumber baru. Kami yakin Kalteng bisa lebih maju jika PAD-nya meningkat signifikan,” tegasnya.
DPRD juga berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan secara aktif.
“Pengawasan bukan hanya di atas kertas, tetapi dilakukan langsung di lapangan. Jika ada kendala, kami akan sampaikan ke pemerintah untuk dicarikan solusi bersama,” pungkasnya. (hfz)
