PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) memberikan pemandangan umum fraksi menanggapi pidato pengantar gubernur atas nota keuangan dan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
Pemandangan umum fraksi itu, disampaikan pada rapat paripurna ke-20 masa persidangan III tahun sidang 2025, Selasa (19/8).
Ketua DPRD Kalteng Arton S Dohong memimpin jalannya persidangan yang dihadiri Wakil Ketua II DPRD M Ansyari, jajaran anggota DPRD, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Leonard S Ampung, forkopimda dan perangkat daerah.
Secara umum seluruh fraksi menerima raperda perubahan APBD 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan pedoman yang berlaku dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD. Namun sejumlah masukan dari fraksi-fraksi muncul pada pembahasan Raperda tersebut.
Juru bicara fraksi Golkar, Noor Fazariah Kamayanti menyebut, berdasarkan nota keuangan, target pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 5,60 persen belum tercapai, karena realisasi hingga semester I baru sebesar 4,04 persen dengan mengacu pada nota keuangan.
“Hal ini menuntut langkah strategis yang lebih nyata agar target pembangunan tidak hanya bersifat normatif,” ujarnya.
Dari sisi pendapatan daerah, sambung Kamayanti target PAD mengalami koreksi turun cukup tajam.
“Yang menunjukkan perlunya inovasi kebijakan dan digitalisasi sistem pemungutan pajak untuk memperluas basis pajak tanpa membebani masyarakat kecil,” tegasnya.
Sementara itu juru bicara fraksi Gerindra Endang Susilawatie menekankan agar alokasi anggaran perubahan secara nyata memperkuat ketahanan pangan daerah.
”Menyediakan cadangan beras pemerintah yang memadai, memperbaiki
rantai distribusi hingga ke pedalaman, serta mendukung sarana dan
prasarana penanggulangan bencana kekeringan maupun kebakaran
hutan dan lahan,” tegasnya.
Sedangkan juru bicara fraksi Nasdem, Raudah menekankan pentingnya optimalisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah). Baik dari sektor pajak daerah, retribusi, maupun pengelolaan potensi sumber daya alam yang berkelanjutan.
“Fraksi Nasdem mendorong agar peningkatan pendapatan tidak membebani masyarakat, melainkan berbasis pada digitalisasi pajak, transparansi, dan penguatan sektor riil,”ujarnya.(hfz)