PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng menyoroti sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
Juru bicara fraksi Golkar Noor Fazariah Kamayanti memandang bahwa peningkatan kinerja BUMD, khususnya Bank Kalteng dan Jamkrida sangat ditentukan oleh kualitas dan kompetensi manajemen.
“Karena itu, dalam semangat kemitraan yang konstruktif, kami mendorong agar penetapan Direksi dan jajaran manajemen senantiasa berlandaskan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas,” ujarnya, ketika membacakan pemandangan umum fraksi pada rapat paripurna ke-20 masa persidangan III tahun sidang 2025 di ruangan rapat paripurna, Selasa (19/8).
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau itu, dengan tata kelola yang baik, penyertaan modal daerah diharapkan memberi kontribusi optimal terhadap PAD serta memperkuat peran BUMD sebagai pilar pendapatan daerah.
“Catatan ini penting sebagai pertimbangan dalam perencanaan anggaran pendapatan mendatang. Agar kontribusi BUMD lebih terarah dan berkelanjutan,” tegasnya.
Dari aspek belanja, sambung Kamayanti tercatat bahwa realisasi belanja daerah hingga semester I 2025 baru mencapai 21,91 persen atau masih di bawah 50 persen.
Ia menilai, kondisi ini mencerminkan belum optimalnya serapan anggaran di sebagian besar SKPD, yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng ini pun menyebut, bahwa rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 2,81 persen, serta belanja jalan / jaringan / irigasi yang baru 19 persen. Hal ini menunjukkan perlunya langkah percepatan.
“Padahal, sektor infrastruktur merupakan penopang utama daya saing wilayah yang seharusnya menjadi prioritas dalam belanja pembangunan,” tegasnya.
Fraksi Partai Golkar menegaskan bahwa penggunaan SiLPA hendaknya diarahkan pada program yang produktif, bernilai tambah, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Kamayanti juga mengingatkan pemerintah provinsi (pemprov) perlu lebih inovatif dalam menggali potensi PAD, memperkuat tata kelola fiskal, dan mempercepat pelaksanaan program prioritas. Hal itu mengingat tingkat ketergantungan fiskal terhadap dana transfer dari Pemerintah pusat yang masih tinggi.
“Dengan demikian, Perubahan APBD ini diharapkan benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat kemandirian ekonomi Kalimantan Tengah secara berkelanjutan,” katanya.(hfz)