32 C
Jakarta
Monday, June 24, 2024
spot_img

Persiapan Pilkada, Dewan Nilai Perlu RDP dengan KPU

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah Henry M Yoseph menyarankan agar jajaran eksekutif dan legislatif mengelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

Hal itu dianggap sangat penting dalam rangka mengetahui berapa besaran riil kebutuhan Pilkada dan berapa dana yang tersedia.

“Perlu diketahui seberapa besar dana yang dibutuhkan secara riil berdasarkan perhitungan dari KPU. Yang mana harus sesuai kebutuhan dan utamanya tidak dana nanti tidak tumpang tindih dengan kabupaten dan kota,” kata Henry.

Dia mengatakan, dewan juga perlu melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring kesiapan masing-masing  kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. “Monitoring ini guna mengetahui kesiapan dana yang ada yang sinergi, sehingga penganggaran bisa efeksi dan efisien, yakni tidak tumpang tindih antara kabupaten dan kota, tepat sasaran, sesuai kebutuhan menghindari tindakkan pemborosan,” ucapnya.

Baca Juga :  Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalteng Jadi Perhatian

Pihaknya juga sepakat agar pengangaran dana cadangan Pemilukada dilakukan setiap tahun dari tahun 2022-2024, agar tidak menumpuk pada tahun 2024. “Diharapkan agar dana cadangan yang dianggarkan setiap tahun  benar-benar nantinya dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Wakil ketua Komisi II DPRD Kalteng ini juga berharap agar pelaksanaan Pemilukada berjalan dengan baik dan lancar, dan melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.






Reporter: Arjoni

PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Fraksi Partai Nasdem DPRD Kalimantan Tengah Henry M Yoseph menyarankan agar jajaran eksekutif dan legislatif mengelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait persiapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

Hal itu dianggap sangat penting dalam rangka mengetahui berapa besaran riil kebutuhan Pilkada dan berapa dana yang tersedia.

“Perlu diketahui seberapa besar dana yang dibutuhkan secara riil berdasarkan perhitungan dari KPU. Yang mana harus sesuai kebutuhan dan utamanya tidak dana nanti tidak tumpang tindih dengan kabupaten dan kota,” kata Henry.

Dia mengatakan, dewan juga perlu melakukan kunjungan kerja dalam rangka monitoring kesiapan masing-masing  kabupaten dan kota dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024. “Monitoring ini guna mengetahui kesiapan dana yang ada yang sinergi, sehingga penganggaran bisa efeksi dan efisien, yakni tidak tumpang tindih antara kabupaten dan kota, tepat sasaran, sesuai kebutuhan menghindari tindakkan pemborosan,” ucapnya.

Baca Juga :  Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalteng Jadi Perhatian

Pihaknya juga sepakat agar pengangaran dana cadangan Pemilukada dilakukan setiap tahun dari tahun 2022-2024, agar tidak menumpuk pada tahun 2024. “Diharapkan agar dana cadangan yang dianggarkan setiap tahun  benar-benar nantinya dimanfaatkan dengan baik,” ujarnya.

Wakil ketua Komisi II DPRD Kalteng ini juga berharap agar pelaksanaan Pemilukada berjalan dengan baik dan lancar, dan melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas dan mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.






Reporter: Arjoni
spot_img
spot_img

Terpopuler

spot_img

Artikel Terbaru