PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – DPRD Kalimantan Tengah menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025 dengan agenda strategis terkait pengelolaan keuangan daerah dan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah timur.
Isu serapan anggaran dan penurunan piutang Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan dalam forum yang berlangsung di ruang rapat utama tersebut. Pembahasan juga menyorot penyelarasan antara fungsi pengawasan legislatif dan pelaksanaan program eksekutif.
Sidang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kalteng, Muhammad Ansyari, yang didampingi jajaran pimpinan dan anggota lintas fraksi.
Ansyari menegaskan, pentingnya kesinambungan antara pengawasan dewan dan realisasi program pemerintah daerah, khususnya dalam merespons Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan pembahasan Raperda Pelaksanaan APBD 2024.
“Paripurna hari ini memastikan setiap rekomendasi BPK dan masukan fraksi diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan,” tegasnya, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (10/6/2025).
Agenda rapat meliputi penyerahan laporan hasil kerja komisi, pengesahan jadwal rapat gabungan lanjutan, serta penetapan tim sinkronisasi Raperda. Sejumlah fraksi turut menggarisbawahi urgensi percepatan belanja daerah, penurunan piutang PAD, dan pemerataan pembangunan di zona timur.
Ansyari turut mengingatkan perangkat daerah agar menyiapkan data pendukung secara rinci sebelum rapat gabungan pekan depan.
“Jangan sampai kita berbicara target tanpa peta jalan yang jelas. Data akurat jadi kunci agar kebijakan kita tepat sasaran dan dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas komitmen seluruh fraksi dalam mendorong transparansi anggaran dan penguatan ekonomi kerakyatan.
“Oleh karena itu, DPRD siap mengawal program prioritas Huma Betang mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengembangan UMKM agar Kalteng Makin BERKAH,” pungkasnya. (hfz)