PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim meminta pemerintah kota (pemko) mengadopsi program bantuan persalinan bagi seluruh warga yang melahirkan di fasilitas kesehatan milik pemerintah, seperti yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan.
“Program bantuan persalinan ini sangat baik karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang hendak melahirkan. Kami berharap program serupa dapat diterapkan di Kota Palangka Raya,” ujarnya, Rabu (24/6/2026).
Sebelumnya, Komisi III DPRD Kota Palangka Raya melakukan studi banding ke Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala untuk mempelajari berbagai program pelayanan kesehatan yang telah dijalankan daerah tersebut.
Pihaknya memperoleh informasi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memberikan bantuan persalinan sebesar Rp300 ribu kepada setiap warga yang melahirkan di puskesmas.
“Yang menarik, bantuan itu diberikan kepada seluruh warga yang melahirkan di puskesmas tanpa membedakan latar belakang ekonomi. Jadi tidak ada syarat harus miskin atau kategori tertentu untuk mendapatkan bantuan tersebut,” tuturnya.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat, kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada ibu melahirkan serta mendorong masyarakat memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.
Arif melihat, program tersebut juga dapat membantu meringankan beban keluarga, terkhususnya dalam memenuhi kebutuhan selama proses persalinan dan pascapersalinan.
“Bahkan berdasarkan keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, istri bupati saat melahirkan juga menerima bantuan yang sama. Ini menunjukkan program tersebut benar-benar berlaku untuk seluruh warga tanpa pengecualian,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, prinsip kesetaraan dalam pemberian bantuan menjadi salah satu keunggulan program tersebut karena seluruh masyarakat memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah.
Selain memberikan manfaat ekonomi, kebijakan itu juga dinilai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan pemerintah serta mendorong ibu hamil untuk melakukan persalinan di fasilitas kesehatan yang memiliki tenaga medis dan sarana memadai.
“Kami berharap Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mengkaji dan mempertimbangkan program ini. Jika diterapkan, tentu akan sangat membantu masyarakat yang hendak melahirkan sekaligus memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kota Palangka Raya,” pungkasnya. (jef)
