PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi C DPRD Kota Palangkaraya M Hasan Busyairi mengharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat sudah membentuk tim-tim yang ada di kelurahan. Yakni bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Ketika titik api sudah muncul, ya segera dilakukan tindakan. Sehingga tidak sampai apinya membesar dan bisa dipadamkan dengan cepat. Tapi kalau dibiarkan tanpa melibatkan kelompok yang ada di kelurahan, termasuk di masyarakat itu nanti tidak bisa. BPBD kewalahan dalam mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Mereka harus sudah membentuk dari awal, dan harus diberdayakan masyarakat untuk mengantisipasi,” ujarnya, Senin (14/8) kemarin.
Anggota DPRD Kota Palangkaraya dari Daerah Pemilihan (Dapil) III ini, menyebutkan sarana prasarana untuk penanganan karhutla masih belum ideal. Meski demikian, ia menyebut BPBD telah memberikan bantuan yakni sumur bor dan mesin penyedot air. Sehingga itu bisa digunakan untuk penanganan karhutla.
“Paling tidak bisa mengantisipasi kalau misalnya ada terjadi titik api, harus segera dipadamkan. Jangan sampai dibiarkan apinya meluas. Kalau sudah meluas akan menyebabkan kebakaran yang lebih luas lagi,” bebernya.
Dia memandang, saat ini personel dari BPBD setempat masih cukup. Karena personel penanganan karhutla tidak hanya dari BPBD dan kelompok yang sudah dibentuk BPBD. Akan tetapi perlu melibatkan masyarakat.
“Kita berharap peran serta masyarakat juga harus lebih luas. Sehingga ketika terjadi titik api segala macam, tanpa harus melibatkan BPBD, masyarakat berinisiatif untuk mencegah karhutla,” jelasnya. (hfz/hnd)
PALANGKARAYA, PROKALTENG.CO – Ketua Komisi C DPRD Kota Palangkaraya M Hasan Busyairi mengharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat sudah membentuk tim-tim yang ada di kelurahan. Yakni bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam mencegah kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Ketika titik api sudah muncul, ya segera dilakukan tindakan. Sehingga tidak sampai apinya membesar dan bisa dipadamkan dengan cepat. Tapi kalau dibiarkan tanpa melibatkan kelompok yang ada di kelurahan, termasuk di masyarakat itu nanti tidak bisa. BPBD kewalahan dalam mengantisipasi hal-hal yang seperti itu. Mereka harus sudah membentuk dari awal, dan harus diberdayakan masyarakat untuk mengantisipasi,” ujarnya, Senin (14/8) kemarin.
Anggota DPRD Kota Palangkaraya dari Daerah Pemilihan (Dapil) III ini, menyebutkan sarana prasarana untuk penanganan karhutla masih belum ideal. Meski demikian, ia menyebut BPBD telah memberikan bantuan yakni sumur bor dan mesin penyedot air. Sehingga itu bisa digunakan untuk penanganan karhutla.
“Paling tidak bisa mengantisipasi kalau misalnya ada terjadi titik api, harus segera dipadamkan. Jangan sampai dibiarkan apinya meluas. Kalau sudah meluas akan menyebabkan kebakaran yang lebih luas lagi,” bebernya.
Dia memandang, saat ini personel dari BPBD setempat masih cukup. Karena personel penanganan karhutla tidak hanya dari BPBD dan kelompok yang sudah dibentuk BPBD. Akan tetapi perlu melibatkan masyarakat.
“Kita berharap peran serta masyarakat juga harus lebih luas. Sehingga ketika terjadi titik api segala macam, tanpa harus melibatkan BPBD, masyarakat berinisiatif untuk mencegah karhutla,” jelasnya. (hfz/hnd)
