PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Persoalan pengangguran di Kota Palangka Raya masih menjadi perhatian serius bagi kalangan legislatif. Sekretaris Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Rana Muthia Oktari.
Menegaskan perlunya kerja sama lintas sektor dalam menekan angka pengangguran dan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat di Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah tersebut.
Dalam rapat kerja bersama instansi teknis beberapa waktu lalu, Rana menyampaikan bahwa penanganan pengangguran tidak dapat dilakukan secara Individu. Menurutnya, dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga penyelenggara pelatihan kerja untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih terarah.
“Masalah pengangguran itu kompleks. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Harus ada sinergi yang benar-benar konkret agar bisa menciptakan tenaga kerja yang siap pakai,” ucap Rana, Kamis (12/6/2025).
Ia juga menyampaikan apresiasinya terhadap program pelatihan vokasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja. Namun, ia menyoroti pentingnya peningkatan mutu serta perluasan jangkauan program tersebut hingga ke level kelurahan. Ia menilai masih banyak masyarakat usia produktif yang belum mengetahui adanya informasi terkait pelatihan kerja yang tersedia.
“Jangan sampai pelatihan hanya menyentuh warga di pusat kota. Masyarakat di kawasan padat dan wilayah terpencil juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama,” katanya.
Selain menguatkan pelatihan kerja, Rana turut mendorong pengembangan sektor UMKM dan koperasi sebagai alternatif penciptaan lapangan kerja. Ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah berupa pendampingan, pelatihan wirausaha, serta akses permodalan yang mudah, khususnya bagi kaum muda yang tertarik menjadi pelaku usaha.
“Kalau pasar kerja formal terbatas, maka solusinya adalah membekali anak-anak muda untuk bisa menciptakan usaha sendiri. Tapi tentu saja mereka harus mendapatkan pendampingan sejak awal,” jelasnya.
Srikandi Nasdem itu juga menyoroti perlunya pembaruan dan integrasi data ketenagakerjaan agar program yang diluncurkan pemerintah benar-benar tepat sasaran. Ia menyarankan agar pemerintah menggandeng lembaga pendidikan dan pelatihan untuk menyusun kurikulum yang sesuai dengan permintaan pasar kerja saat ini.
“Kami di DPRD siap memberikan dukungan melalui penganggaran dan regulasi. Yang paling utama adalah semua pihak harus punya komitmen dan visi yang sama dalam mencari solusi jangka panjang,” pungkasnya. (ndo)