PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi meminta pelayanan di seluruh SPBU dimaksimalkan guna mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang hingga kini masih terjadi di sejumlah titik di Kota Palangka Raya.
“Kalau masyarakat sudah merasa ini darurat, maka responsnya juga harus darurat. Jangan hanya menyampaikan stok aman, tetapi perlu ada langkah nyata agar antrean bisa segera teratasi,” tegas Subandi saat Rapat koordinasi stabilitas penyaluran BBM dan SPBU di Ruang Rapat Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut, Jumat malam (8/5/2026).
Menurut Subandi, persoalan yang terjadi di lapangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan BBM, melainkan juga menyangkut pelayanan di SPBU yang dinilai belum optimal, termasuk lambatnya proses pengisian serta adanya perbedaan pelayanan antar-SPBU.
“Keluhan masyarakat paling banyak soal sistem yang lambat dan jaringan yang sering bermasalah. Akibatnya antrean semakin panjang, terutama bagi kendaraan roda dua yang belum menggunakan barcode,” ujarnya.
Dia mengaku telah meninjau langsung sejumlah SPBU di Palangka Raya untuk melihat kondisi antrean, sekaligus mendengar keluhan masyarakat yang terdampak situasi tersebut.
“Pelayanan di semua SPBU harus dimaksimalkan. Kalau memang diperlukan, operasional bisa diperpanjang bahkan sampai 24 jam agar antrean dapat terurai dan masyarakat tidak terus kesulitan mendapatkan BBM,” katanya.
Subandi berharap koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, dan pengelola SPBU dapat menghasilkan langkah konkret yang segera diterapkan agar aktivitas masyarakat di Palangka Raya tidak terus terganggu akibat antrean BBM berkepanjangan. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi meminta pelayanan di seluruh SPBU dimaksimalkan guna mengatasi antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) yang hingga kini masih terjadi di sejumlah titik di Kota Palangka Raya.
“Kalau masyarakat sudah merasa ini darurat, maka responsnya juga harus darurat. Jangan hanya menyampaikan stok aman, tetapi perlu ada langkah nyata agar antrean bisa segera teratasi,” tegas Subandi saat Rapat koordinasi stabilitas penyaluran BBM dan SPBU di Ruang Rapat Peteng Karuhei I, Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut, Jumat malam (8/5/2026).
Menurut Subandi, persoalan yang terjadi di lapangan tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan BBM, melainkan juga menyangkut pelayanan di SPBU yang dinilai belum optimal, termasuk lambatnya proses pengisian serta adanya perbedaan pelayanan antar-SPBU.
“Keluhan masyarakat paling banyak soal sistem yang lambat dan jaringan yang sering bermasalah. Akibatnya antrean semakin panjang, terutama bagi kendaraan roda dua yang belum menggunakan barcode,” ujarnya.
Dia mengaku telah meninjau langsung sejumlah SPBU di Palangka Raya untuk melihat kondisi antrean, sekaligus mendengar keluhan masyarakat yang terdampak situasi tersebut.
“Pelayanan di semua SPBU harus dimaksimalkan. Kalau memang diperlukan, operasional bisa diperpanjang bahkan sampai 24 jam agar antrean dapat terurai dan masyarakat tidak terus kesulitan mendapatkan BBM,” katanya.
Subandi berharap koordinasi antara pemerintah daerah, DPRD, Pertamina, dan pengelola SPBU dapat menghasilkan langkah konkret yang segera diterapkan agar aktivitas masyarakat di Palangka Raya tidak terus terganggu akibat antrean BBM berkepanjangan. (adr)
